Reporter: TribunNews | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pemulihan infrastruktur terdampak bencana, mulai dari Sumatra hingga Nusa Tenggara Timur (NTT).
Penanganan diarahkan agar akses jalan, layanan air bersih, dan fasilitas dasar masyarakat dapat segera kembali berfungsi.
Menteri PU Dody Hanggodo meminta pemerintah daerah tidak menunggu seluruh pendataan kerusakan selesai untuk melaporkan titik-titik terdampak. Data awal diperlukan agar tim teknis dan alat berat bisa segera dikerahkan.
“Kita tidak boleh berduka berlama-lama, secepatnya kita harus bangkit,” kata Dody.
Baca Juga: Kementerian PU Siapkan Rp109,78 Miliar untuk Penanganan Infrastruktur Pascagempa NTT
Langkah tersebut diterapkan dalam penanganan gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, NTT, pada pertengahan Agustus 2026.
Hingga 16 Agustus 2026, sembilan ruas jalan nasional yang terdampak gempa telah kembali fungsional.
Delapan ruas berada di jalur Trans Flores dari Labuan Bajo menuju Ende dan Maumere, sementara satu ruas lainnya berada di jalur Ruteng-Reo-Kedindi.
Sebanyak 40 titik longsor dan empat titik patahan badan jalan telah ditangani. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT mengerahkan tujuh ekskavator dan empat loader ke sejumlah lokasi terdampak.
Namun, pekerjaan masih berlanjut di sejumlah titik. Pada ruas Krica-Lidi sepanjang 4,1 kilometer di Desa Pulue, misalnya, terdapat sedikitnya 10 titik longsor.
Baca Juga: Anggaran Kementerian PU 2027 Turun Jadi Rp 114,6 Triliun, Ini Proyek yang Dikebut
Tim gabungan mengerahkan dua ekskavator dan satu pikap untuk membuka akses. Hingga 19 Agustus, pembersihan di salah satu titik longsor masih berlangsung.
Pemulihan juga menyasar layanan dasar. Jaringan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Inpres 2024 IKK Nangaba di Kabupaten Ende yang rusak akibat gempa telah diperbaiki.
Pekerjaan dimulai 16 Agustus dan selesai pada malam berikutnya sehingga aliran air kembali menjangkau rumah warga.
Di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, sekitar 7.000 warga di delapan desa membutuhkan pasokan air bersih. Pemerintah mengirim empat tandon berkapasitas masing-masing 1.200 liter dan menyiapkan survei geolistrik untuk mencari sumber air tanah baru.
Baca Juga: Kementerian PU Catat IKM 89,76 pada 2025, Pengaduan Masih Jadi Evaluasi
Kementerian PU juga menambah personel pemeriksaan bangunan publik dari tiga menjadi 14 orang. Pemeriksaan mencakup Rumah Sakit Komodo, kantor pemerintahan, rumah ibadah, dan fasilitas umum lainnya.
Kerusakan irigasi turut ditangani. Di Daerah Irigasi Mbay Kiri Lanjutan, saluran tersier sepanjang 250 meter rusak dan patah di tiga titik. Kondisi tersebut berdampak terhadap sekitar 175 hektare lahan.
Pemulihan Sumatra terus berjalan
Pola serupa sebelumnya diterapkan setelah bencana melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir 2025. Berdasarkan data Kementerian PU per 20 Agustus 2026, seluruh 107 ruas jalan nasional dan 43 jembatan nasional terdampak di tiga provinsi tersebut telah kembali fungsional.
Pada jaringan jalan daerah, 2.291 dari 2.421 ruas terdampak telah pulih atau mencapai 94,63%. Dari 1.184 jembatan daerah yang terdampak, sebanyak 827 telah kembali berfungsi.
Seluruh 178 SPAM yang masuk dalam data penanganan juga telah kembali fungsional, terdiri dari 71 SPAM di Aceh, 45 di Sumatera Utara, dan 62 di Sumatera Barat.
Untuk hunian, 1.794 dari 1.914 unit di 18 lokasi telah selesai dibangun. Sebanyak 120 unit masih dalam pengerjaan di Sumatera Utara. Penanganan 702 fasilitas umum juga telah rampung.
Meski begitu, pemulihan belum sepenuhnya selesai. Dari 31 daerah irigasi kewenangan pusat yang terdampak, baru 13 lokasi yang selesai ditangani. Untuk irigasi kewenangan daerah, baru dua dari 65 lokasi yang rampung.
Baca Juga: BPJT: Kenaikan Tarif Sejumlah Jalan Tol Masih Tunggu Restu Kementerian PU
Pada bendung nasional, empat dari 14 lokasi terdampak telah selesai ditangani. Sementara pada bendung daerah, baru tiga dari 52 lokasi yang telah rampung.
Berlanjut ke mitigasi bencana
Kementerian PU tidak hanya berfokus pada pemulihan setelah bencana, tetapi juga memperkuat infrastruktur mitigasi untuk mengurangi risiko kerusakan di masa depan.
Di kawasan Gunung Marapi, Sumatera Barat, pembangunan delapan sabo dam tahap pertama dimulai pada Maret 2026. Lima berada di Kabupaten Tanah Datar dan tiga lainnya di Kabupaten Agam.
Delapan sabo dam tersebut dirancang memiliki kapasitas tampung sedimen sekitar 440.000 meter kubik. Pemerintah menargetkan pembangunan 56 sabo dam secara bertahap di 24 sungai sepanjang 2026-2029.
Baca Juga: KPK Serahkan Aset Rampasan Rp 3,88 Miliar ke Kementerian PU
Dengan pola tersebut, penanganan bencana diarahkan tidak berhenti pada pembukaan akses dan pemulihan layanan dasar. Rehabilitasi jalan, jembatan, air bersih, hunian, irigasi, dan bendung terus dilanjutkan, sekaligus diperkuat dengan pembangunan infrastruktur mitigasi agar wilayah terdampak lebih siap menghadapi bencana berikutnya.
Sumber: https://www.tribunnews.com/regional/7872287/gerak-cepat-menteri-pu-pulihkan-infrastruktur-pascabencana-dari-jalan-hingga-air-bersih?page=all&s=paging_new#goog_rewarded.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














