Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 1,66 triliun atau 42,41% dari total pagu anggaran 2025 yang mencapai Rp 3,91 triliun.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan, efisiensi ini mengacu pada Surat Menteri Keuangan yang mengatur besaran penghematan di tiap kementerian dan lembaga.
Baca Juga: Sri Mulyani: Kebijakan Efisiensi Jadi Acuan Penyusunan Anggaran K/L di 2026
“Efisiensi di Kementerian ESDM telah dilakukan sebagai bagian dari penelaahan dan juga sebagai acuan pelaksanaan Inpres No. 1 Tahun 2025,” ujar Yuliot dalam rapat bersama DPR RI, Rabu (12/2).
Dari total efisiensi Rp 1,66 triliun, penghematan terbesar berasal dari belanja sumber dana Rupiah Murni sebesar Rp 1,3 triliun. Sementara itu, belanja sumber dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diefisiensikan mencapai Rp 139,37 miliar dan belanja dengan sumber Belanja Layanan Umum (BLU) sebesar Rp 216,89 miliar.
Meskipun mengalami pemangkasan anggaran signifikan, beberapa program strategis tetap akan berjalan, terutama terkait elektrifikasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Beberapa proyek yang tetap dilaksanakan pada 2025 antara lain, pertama, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) sebanyak 4 unit dengan skema kontrak multiyears senilai Rp 25,2 miliar.
Kedua, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebanyak 9 unit dengan skema kontrak multiyears senilai Rp 2 miliar. Ketiga, monitoring dan evaluasi (monev) PLTMH sebanyak 4 kegiatan dengan anggaran Rp 2,08 miliar.
Dampak terhadap Sektor Migas
Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Moshe Rizal menegaskan pemangkasan anggaran Kementerian ESDM tidak akan berdampak langsung pada proyek-proyek migas karena pendanaannya berasal dari swasta, BUMN, dan Pertamina. Namun, ia berharap efisiensi anggaran tidak memperlambat proses perizinan dan persetujuan proyek, yang dapat berdampak pada investasi dan produksi migas.
“Yang kita harapkan adalah efisiensi anggaran ini tidak menyebabkan pekerjaan di Kementerian ESDM justru terhambat. Kita ingin Kementerian tetap cepat dalam mengambil keputusan, mengurus perizinan, dan menyetujui hal-hal yang diperlukan,” ujar Moshe kepada Kontan, Kamis (13/2).
Moshe menambahkan, efisiensi dalam industri migas sendiri merupakan hal yang biasa dan diperlukan untuk menghadapi tantangan transisi energi global.
“Kita pelaku industri migas juga selalu menerapkan efisiensi agar bisa tetap bertahan di kondisi global yang dinamis ini,” tambahnya.
Baca Juga: Anggaran Dipangkas 50,8%, Kementerian PPN/Bappenas :Dilakukan Langsung Tanpa Diskusi
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep) Bisman Bakhtiar menilai meskipun efisiensi anggaran adalah langkah yang baik, pemotongan anggaran di Kementerian ESDM sebaiknya tidak terlalu besar mengingat peran strategis kementerian ini dalam tata kelola energi dan pertambangan.
“Ruang lingkup dan prioritas Kementerian ESDM sangat luas, serta perlu diingat bahwa kementerian ini juga menyumbang pendapatan negara yang besar. Kita khawatir pemangkasan ini akan berdampak pada kinerja dan bahkan pada peningkatan PNBP dari sektor ESDM,” jelas Bisman kepada Kontan, Kamis (13/2).
Bisman juga menyoroti potensi dampak terhadap investasi migas jika kegiatan yang terkait dengan upaya menarik investor justru dihapus atau berkurang.
“Jika kegiatan yang mendukung investasi dihapus, tentu ini bisa berdampak pada investasi migas secara keseluruhan. Hal ini harus diantisipasi dengan baik oleh pemerintah,” pungkasnya.
Pemangkasan anggaran ini berdampak pada hampir seluruh unit kerja di Kementerian ESDM. Berikut rincian efisiensinya:
Rincian pagu kementerian SDM tahun 2025 untuk setiap eselon 1 adalah sebagai berikut:
- Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM mengalami efisiensi sebesar Rp97,75 miliar menjadi Rp238,37 miliar.
- Inspektorat Jenderal mengalami efisiensi sebesar Rp23,53 miliar menjadi Rp71,83 miliar.
- Ditjen Migas mengalami efisiensi sebesar Rp224,63 miliar menjadi Rp342,1 miliar.
- Ditjen keterangan listrikan mengalami efisiensi sebesar Rp355,02 miliar menjadi Rp102,91 miliar.
- Ditjen Minerba mengalami efisiensi sebesar Rp31,6 miliar menjadi Rp337,96 miliar.
- Dewan Energi Nasional mengalami efisiensi sebesar Rp17,37 miliar menjadi Rp46,21 miliar.
- BPSDM mengalami efisiensi sebesar Rp261,3 miliar sehingga anggarannya menjadi Rp356,61 miliar.
-Badan Geologi mengalami efisiensi sebesar Rp163,66 miliar sehingga anggarannya menjadi Rp295,3 miliar.
- BPH Migas mengalami efisiensi sebesar Rp118,78 miliar sehingga anggarannya menjadi Rp135,5 miliar.
- Ditjen EBTKE mengalami efisiensi sebesar Rp318,6 miliar sehingga anggarannya menjadi Rp248,36 miliar.
- BPMA mengalami efisiensi sebesar Rp15,9 miliar sehingga anggarannya menjadi Rp76,17 miliar.
Selanjutnya: Sri Mulyani: Kebijakan Efisiensi Jadi Acuan Penyusunan Anggaran K/L di 2026
Menarik Dibaca: Promo McD Dinner Valentine 14 Februari, Rp160.000 Dapat Paket Berdua + Live Music
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
