Immanuel Ebenezer Cs Dijerat Pasal Pemerasan, Modusnya Persulit Sertifikat K3

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan menggunakan Pasal Pemerasan untuk menangani kasus korupsi yang menjerat eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel dan 10 tersangka lainnya.

Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, Pasal Pemerasan digunakan karena ditemukan modus mempersulit proses pengurusan sertifikat K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), bahkan tidak diproses.

“Kenapa menggunakan Pasal Pemerasan? Tidak menggunakan Pasal Suap? Tadi di awal sudah disampaikan oleh Bapak Ketua bahwa ada tindak pemerasan ini dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses. Itu perbedaannya,” kata Asep dalam Konferensi Pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Asep mengatakan, para buruh yang melakukan pendaftaran sertifikat K3 sudah membawa persyaratan lengkap. Dari kelengkapan tersebut mestinya sertifikat K3 sudah bisa langsung diproses.

Namun, para tersangka melakukan pemerasan dengan memperlambat dan mempersulit proses sertifikat K3.

“Bahkan kalau tidak memberikan sejumlah uang, tidak diproses. Tidak keluar-keluar ini. (Sertifikat K3) seperti itu. Bedanya kalau suap, kalau suap, (contohnya) si buruhnya itu tidak lengkap (syaratnya). Misalkan ada persyaratan yang tidak lengkap, lalu nego dan menawarkan uang,” tuturnya.

Asep mengatakan, pemerasan yang dilakukan tersangka membuat para buruh mendapatkan tekanan secara psikologis karena sertifikat tersebut sangat dibutuhkan.

“Sehingga si pemohon menjadi tertekan secara psikologis. Dan dia juga kan perlu cepat barangnya. Dan dia tidak ada kepastian kapan ini bisa segera selesai,” ucap dia.

KPK tetapkan Noel tersangka

Sebelumnya, KPK menetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel dan 10 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Kementerian Ketenagakerjaan.

"KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka, yakni IBM, kemudian GAH, SB, AK, IEG (Immanuel Ebenezer Gerungan), FRZ, HS, SKP, SUP, TEM, dan MM,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto.

Setyo menyebutkan, 10 tersangka selain Immanuel Ebenezer adalah Irvian Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 Kemenaker tahun 2022-2025, Gerry Adita Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja Kemenaker.

Kemudian, Subhan selaku Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker tahun 2020-2025, Anitasari Kusumawati selaku Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, Fahrurozi selaku Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemenaker.

Lalu, Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, Sekarsari Kartika Putri selaku subkoordinator, Supriadi selaku koordinator, serta Temurila dan Miki Mahfud dari pihak PT KEM Indonesia.

Akibat perbuatannya, Noel dan 10 tersangka lainnya dipersangkakan Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selanjutnya, KPK melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama di Rumah Tahanan (Rutan) KPK Gedung Merah Putih Jakarta.

“Penahanan terhitung tanggal 22 Agustus sampai dengan 10 September 2025 di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK Gedung Merah Putih,” ucap dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Pakai Pasal Pemerasan Jerat Immanuel Ebenezer Cs, Modusnya Persulit dan Tak Proses Sertifikat K3", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2025/08/22/22510861/kpk-pakai-pasal-pemerasan-jerat-immanuel-ebenezer-cs-modusnya-persulit-dan.