Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pertanian (Kementan) meminta tambahan anggaran untuk pagu anggaran tahun 2026 menjadi Rp 44,64 triliun dari yang sudah ditetapkan sebelumnya Rp 13,75 triliun.
Guru Besar IPB University, Dwi Andreas Santosa mengatakan bahwa sebaiknya perlu dinilai terlebih dahulu program-program yang selama ini telah berjalan di Kementan. Dia mencontohkan, seperti program lumbung pangan (food estate) di sejumlah wilayah hingga program optimalisasi lahan.
“Saya kira perlu dilihat dulu, ditinjau dulu program-program yang sekarang ini dijalankan. Apapun itu uang rakyat ya dan harus ditanggung jawabkan juga. Ketika ada satu kementerian minta anggaran tambahan yang sangat besar, otomatis mengurangi anggaran dari kementerian yang lain, karena APBN kita sangat terbatas,” ujarnya kepada KONTAN, Selasa (8/7).
Asal tahu saja, tambahan anggaran Kementan menjadi Rp 44,64 triliun bakal digunakan untuk menggenjot produksi pertanian. Rinciannya, Rp 29,37 triliun untuk mempertahankan pagu anggaran dan program tahun 2025.
Lalu, Rp 10,07 triliun untuk memperluas cetak sawah dari 225.000 hektare (ha) menjadi 275.000 ha. Selain itu, untuk bantuan benih dari 300.000 ha menjadi 1 juta ha.
Baca Juga: Anggaran Kementerian/Lembaga 2025 Dipangkas, DPR: Bisa Ditambah Jika Diperlukan
Selain itu, untuk kebutuhan produksi komoditas impor seperti bawang putih, kedelai dan gandum. Anggaran ini juga akan digunakan untuk pengembangan komoditas perkebunan strategis seperti tebu, kelapa, kopi, kakao, mete, lada dan pala.
Sementara itu, sebesar Rp 5,2 triliun untuk tambahan gaji dan tunjangan kinerja (tukin) termasuk Biaya Operasional Penyuluh (BOP) sebagai konsekuensi pengalihan Penyuluh Pertanian (PPL) daerah ke pusat.
Dwi mengungkapkan, untuk pengembangan komoditas bawang putih dan gandum dinilai tidak akan berhasil, pasalnya pada tahun 2017 hingga 2021 ada program swasembada bawang putih di mana ini dinilai gagal.
Baca Juga: Kemenkeu Mulai Buka Blokir Anggaran Kementerian/Lembaga Sebesar Rp 129 Triliun
“Apalagi gandum, gandum itu kan sudah diteliti oleh Satya Wacana sudah cukup lama, tapi tidak bisa dikembangkan dalam skala besar di Indonesia. Dalam arti setiap program tersebut atau diajukan harus betul-betul dinilai oleh pihak-pihak yang independen terkait potensi keberhasilan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Dwi menuturkan, semua program yang bakal dijalankan harus dengan hati-hati sebab ini menyangkut dengan uang rakyat.
“Lalu juga program-program sebelumnya misalnya bagi-bagi pompa air itu sejauhmana keefektifannya pompa air yang dipakai seberapa, lalu program bawang putih itu sudah gagal, apakah mau mengulang kegagalan yang sama lagi, itu memboroskan anggaran cukup besar,” tandasnya.
Baca Juga: Sinergi Kementan dan BPS Wujudkan Satu Data Pertanian Kabupaten Sukabumi
Selanjutnya: Indonesia Tetap Kena Tarif Impor 32%, Beli Minyak dan LPG dari AS Tetap Lanjut?
Menarik Dibaca: Gangguan Irama Jantung Bisa Berujung Fatal, Ini Penanganan Medisnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
