Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan penghematan besar-besaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 306 Triliun.
Kendati begitu, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Wihadi Wijanto mengatakan bahwa anggaran tersebut bersifat diblokir sementara sambil menunggu evaluasi terhadap efektivitas program-prigram yang dijalankan oleh Kementerian/Lembaga terkait.
Apabila terdapat program yang berjalan namun ternyata kebutuhan anggarannya tidak mencukupi, maka K/L tersebut dapat mengajukan penambahan anggarann kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Baca Juga: Ada Rekonstruksi, Sri Mulyani Pastikan Efisiensi Anggaran Tetap Rp 306,69 Triliun
"Pada saat nanti apabila program itu dianggap bahwa dibutuhkan untuk adanya satu keberlangsungan daripada program itu dan ternyata kurang, maka bisa dikomunikasikan kembali kepada Menkeu apakah program ini bisa diberikan penambahan atau tidak," ujar Wihadi kepada awak media di Gedung DPR, Kamis (13/2).
Wihadi mengatakan, kebijakan ini mirip dengan Automatic Adjustment (AA) yang diberlakukan pemerintah pada tahun sebelumnya.
"Ini harus jelas dulu, harus clear dulu. Jadi sebenarnya program ini kan sama dengan AA yang dilakukan Menkeu pada saat era Presiden Jokowi," katanya.
Baca Juga: Sri Mulyani: Kebijakan Efisiensi Jadi Acuan Penyusunan Anggaran K/L di 2026
Ia menjelaskan, efisiensi anggaran ini akan diperuntukkan untuk program-program Quick Win yang sudah ditentukan oleh Prabowo. Pasalnya, program-program tersebut akan terdapat tambahan anggaran dari pagu yang sudah ditetapkan dalam APBN 2024.
"Itu nanti Rp 306 triliun itu nanti kan ada program-program Quick Win Prabowo, yang seperti misalnya pembangunan perbaikan sekolah-sekolah. Itu kan tentunya juga akan ada penambahan di situ," katanya.
Nantinya, hasil efisiensi anggaran tersebut akan masuk di Bendahara Umum Negara (BUN) untuk kemudian bisa didistrubusikan kepada program-program yang membutuhkan penambahan anggaran.
"Itu nanti masuk dulu di BUN. Baru nanti setelah itu didistribusikan dilihat daripada mana anggaran-anggaran yang memang membutuhkan penambahan dari anggaran itu," imbuh Wihadi.
Baca Juga: Sri Mulyani Beri Sinyal Efisiensi Anggaran Bakal Berlanjut di 2026
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
