Reporter: Ratih Waseso | Editor: Noverius Laoli
"Jangan sampai minyak goreng curah subsidi ini lari ke industri repacking. Jangan sampai itu di repacking jadi minyak goreng kemasan dan dijual lagi. Pemerintah udah subsidi kemudian nanti ada yang nakal dijual dengan harga yang minyak goreng kemasan, itu kan dua kali dia dapat harga," tegasnya.
Jika aliran minyak goreng curah subsidi sudah terkontrol secara digital, maka diharapkan tak ada kelangkaan hingga terjadi kenaikan harga di pasaran. Berkaca pada kebijakan sebelumnya yang berbasis perdagangan atau hanya pada sisi hilir maka kebijakan berbasis industri ini diharapkan mampu mengontrol dan awasi dari hulu hingga hilir.
"Ketika mau dibayar subsidinya ke produsen ini hlo buktinya bahwa produk yang sudah mendistribusi itu apa, yang sebelumnya kan nggak ada. Dengan digital ini semua terekam aliran. Kita sedang bangun sistem seperti ini seiring dengan terus menggenjot produksi dan juga distribusi," kata Febri.
Baca Juga: KPPU: Dugaan Kartel Minyak Goreng Masuk Tahap Penyelidikan
Kepala Divisi Perusahaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Achmad Maulizal Sutawijaya mengatakan hingga saat ini belum ada perusahaan atau produsen minyak goreng sawit yang mengajukan reimbursement subsidi di tempatnya.
"Untuk subsidi mulai penyaluran minyak goreng Maret 2022 sesuai permenperin No. 8 tahun 2022. Reimburse belum ada, kemungkinan bulan April mulai reimburse," kata Maulizal.
Adapun untuk tahap awal sesuai perhitungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perdagangan untuk persiapan 1,2 juta liter minyak goreng selama 6 bulan ke depan, dianggarkan dana awal subsidi sebesar Rp 7,2 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
