Reporter: Grace Olivia | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mempersiapkan perubahan pada sistem penganggaran belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuannya menyelaraskan instrumen fiskal pada program-program prioritas yang telah dirancang oleh pemerintah.
Wacana tersebut diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani belum lama ini.
Baca Juga: Sri Mulyani masuk daftar 100 perempuan paling berpengaruh di dunia versi Forbes
“Kita sedang mencoba terus memikirkan dan membahas bagaimana perbaikan sistem belanja. Apakah dalam konteks anggaran, konsisten dengan prioritas. Maka (kerja sama) dengan Bappenas menjadi kunci karena mereka yang membuat RKP (Rencana Kerja Pemerintah),” tutur Sri Mulyani.
Reformasi anggaran belanja, lanjut dia, diperlukan lantaran selama ini alokasi di setiap institusi maupun daerah bersifat rutinitas semata. Padahal, tantangan dan prioritas pemerintah berubah, misalnya prioritas Presiden Jokowi lima tahun ini yang fokus pada sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, tranformasi ekonomi, serta simplifikasi dan reformasi birokrasi.
“Jadi reformasi belanja, pertama, tujuannya menciptakan alokasi yang lebih tepat sasaran dan konsisten dengan prioritas presiden. Karena bisa saja banyak (program) yang disampaikan presiden, tapi setiap institusi dan daerah belanja rutin saja, sama saja dari tahun ke tahun, padahal prioritasnya sudah berubah,” sambungnya.
Wakil Menteri Keuangan Sri Mulyani Suahasil Nazara, menegaskan kembali rencana ini pekan lalu. Ia mengatakan, Kemenkeu saat ini sedang mulai merumuskan cara untuk membuat penganggaran belanja yang lebih berorientasi pada program prioritas, dibandingkan pada unit atau institusi yang menjalankan program.
Baca Juga: Setoran pajak kurang Rp 441 triliun, pemerintah kejar setoran di dua minggu terakhir
Suahasil mengakui, reformasi anggaran belanja ini akan memiliki implikasi besar pada APBN. Oleh karena itu, perencanaan dilakukan secara matang agar bisa diterapkan bertahap hingga efektif sepenuhnya pada tahun anggaran 2021 nanti.
“Ini akan menjadi top priority Kemenkeu dalam beberapa waktu ke depan. Ini sama sekali bukan maksudnya potong anggaran, melainkan membuat perencanaan penganggaran yang berfokus pada program prioritas. Kita akan konversi dan secara penuh kita pakai untuk penganggaran 2021,” ujar Suahasil.
Desain baru anggaran belanja pada APBN ini, menurut Suahasil, tentu akan dibahas terlebih dahulu dengan Bappenas serta kementerian dan lembaga (K/L) lainnya. Seperti yang juga dijelaskan oleh Menkeu, reformasi belanja diselaraskan dengan Bappenas untuk mengarahkan alokasi anggaran pada basis kinerja (performance based) setiap program-program prioritas pemerintah yang telah disusun.
Baca Juga: Tak mau BUMN digerogoti, Erick Thohir perketat aturan pembentukan anak usaha BUMN
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani menambahkan, untuk menjalankan reformasi anggaran belanja APBN ini, pemerintah akan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap APBN tahun-tahun sebelumnya terutama APBN 2020.
Reformasi anggaran belanja ini menyasar pada koordinasi belanja pusat dan daerah yang lebih kuat, alokasi belanja yang lebih mengarah pada program dan output, hingga simplifikasi sistem belanja dan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dalam sistem belanja negara.
“Intinya penajaman. Kami akan duduk dengan Bappenas untuk ini. Kita akan dalami dulu APBN yang sekarang, kita evaluasi. Mudah-mudahan 2021 kita bisa laksanakan full (reformasi anggaran belanja),” kata Askolani.
Ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan Chatib Basri, memandang, pemerintah memang perlu melakukan kajian dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan kualitas belanja dalam APBN (expenditure review). Berdasarkan penelitiannya, ia menemukan bahwa APBN sebagai instrumen fiskal masih bersifat prosiklikal.
Baca Juga: Ini aturan baru tentang uang harian dan transportasi perjalanan dinas ke luar negeri
“Dari studi yang saya lakukan, APBN kita lihat secara umum masih pro-cyclical artinya kalau pertumbuhan ekonomi menurun, pertumbuhan pajak juga menurun, serapan belanja pun cenderung dihemat. Padahal mestinya justru (belanja) didorong,” terang Chatib beberapa waktu lalu.
Salah satu yang menyebabkan APBN masih bersifat prosiklikal adalah belanja-belanja rutin seperti gaji pegawai, hingga belanja subsidi yang dilakukan pemerintah selama ini. Itu sebabnya, review terhadap belanja negara perlu dilakukan agar dapat mengidentifikasi seberapa efektif sebenarnya belanja APBN terhadap perekonomian Indonesia.
“Jadi mesti dilihat alokasi di setiap K/L maupun alokasi transfer daerah. Jangan-jangan bukan soal besaran uangnya, tetapi desainnya yang tidak memberikan impact pada perekonomian. Termasuk juga belanja insentif, tax incentives misalnya, perlu dievaluasi apakah berhasil menaikkan investasi dan benar-benar sesuai kebutuhan sektor privat,” tandas Chatib.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
