Kemenkeu Perketat Restitusi Pajak, Akses Dipersempit dan Batas Nilai Dipangkas

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah merombak aturan restitusi pajak lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026 yang mulai berlaku 1 Mei 2026.

Alih-alih memperlonggar, kebijakan ini justru memperketat akses restitusi pendahuluan dengan kriteria yang lebih selektif, sekaligus mengubah sejumlah batasan utama yang berdampak langsung pada arus kas wajib pajak.

Aturan terbaru ini menegaskan bahwa restitusi pendahuluan yakni pengembalian kelebihan bayar pajak tanpa pemeriksaan tetap diberikan, tetapi hanya untuk wajib pajak (WP) dengan tingkat kepatuhan tinggi dan rekam jejak administrasi yang bersih.

Direktur Eksekutif MUC Tax Research, Wahyu Nuryanto, mengatakan fokus utama kebijakan ini adalah menjaga keseimbangan antara percepatan layanan dan pencegahan penyalahgunaan.

"Fokusnya memberikan kepastian hukum dan mempercepat cash flow WP patuh, tapi dengan kriteria yang lebih ketat," ujarnya kepada Kontan.co.id, Senin (4/5/2026).

Salah satu pengetatan krusial ada pada syarat laporan keuangan. Jika sebelumnya cukup dengan opini wajar tanpa pengecualian, kini laporan tersebut juga tidak boleh disajikan ulang.

Artinya, pemerintah ingin memastikan kualitas dan konsistensi data keuangan WP benar-benar terjaga. Sejumlah kriteria lain juga diperinci untuk mempertegas siapa saja yang layak menerima fasilitas ini.

Dampaknya, tidak semua WP yang sebelumnya menikmati restitusi pendahuluan otomatis bisa lolos di bawah aturan baru. Wahyu mengingatkan, perubahan ini akan menyaring ulang penerima fasilitas agar lebih tepat sasaran, hanya untuk WP yang benar-benar patuh.

Selain memperketat kriteria, PMK 28/2026 juga mengubah batasan teknis restitusi, terutama untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Konsultan pajak Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman, mengungkapkan bahwa nilai maksimal restitusi dipercepat kini dipangkas menjadi Rp 1 miliar per masa pajak, dari sebelumnya Rp 5 miliar.

Di saat yang sama, pemerintah menetapkan batas omzet maksimal Rp 4,2 miliar per masa pajak bagi WP yang ingin memanfaatkan fasilitas tersebut.

Kombinasi dua batasan ini membuat banyak perusahaan menengah dan besar, termasuk eksportir, tidak lagi memenuhi syarat restitusi dipercepat. "Perusahaan dengan omzet di atas Rp 4,2 miliar tidak bisa mengajukan restitusi dipercepat," kata Raden.

Perubahan ini dinilai berpotensi menahan likuiditas pelaku usaha. Restitusi pajak pada dasarnya adalah pengembalian dana milik WP, sehingga keterlambatan pencairan bisa mengganggu operasional maupun investasi.

Ketua Komite Perpajakan Apindo, Siddhi Widyaprathama, menilai kebijakan ini tetap lebih baik dibanding wacana penghentian restitusi, namun konsekuensinya adalah proses yang lebih rigid.

"Kalau prosesnya makin ketat, dana tertahan dan berdampak ke likuiditas," ujarnya.

Dari sisi mekanisme, pemerintah menegaskan bahwa restitusi pendahuluan tetap dilakukan melalui penelitian, bukan pemeriksaan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menjaga kecepatan layanan tanpa mengorbankan validitas data.

Namun, sejumlah kalangan menilai pembatasan yang terlalu ketat justru berisiko mengembalikan praktik lama, di mana banyak WP harus melalui pemeriksaan panjang hingga 12 bulan untuk mendapatkan pengembalian pajak.

Di tengah kritik tersebut, pemerintah menegaskan arah kebijakan ini adalah memperkuat akurasi dan pengawasan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahkan memberi sinyal pengetatan serius di internal dengan menindak pejabat yang dinilai tidak mengendalikan pencairan restitusi secara tepat.

Ia mengaku telah menginvestigasi pejabat terkait lonjakan restitusi dan akan mencopot dua di antaranya. "Saya tidak main-main, ada dua yang akan saya copot," tegasnya.

Langkah ini diambil setelah ditemukan ketidaksesuaian antara proyeksi dan realisasi restitusi yang sempat melonjak jauh dari perkiraan.

Pemerintah ingin memastikan ke depan tidak ada lagi kesalahan data yang berujung pada kebijakan yang meleset.

Secara keseluruhan, PMK 28/2026 menandai perubahan arah kebijakan restitusi: dari sebelumnya cenderung ekspansif menjadi lebih selektif dan berbasis pengendalian risiko.

Tujuannya jelas, yakni memastikan restitusi benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Namun di sisi lain, dunia usaha kini dihadapkan pada tantangan baru berupa pengetatan akses dan potensi tekanan terhadap arus kas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News