Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Hutama Karya (Persero) bakal dicairkan pada akhir Agustus 2021.
“Kalau detilnya itu jadi HK sudah ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 jadi yang dijanjikan di APBN 2021 harusnya akhir Agustus ini sudah diproses, karena Peraturan Pemerintah (PP)-nya sudah terbit. Kalau PP-nya sudah terbit maka PMN-nya akan kami cairkan,” kata Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban saat Konferensi Pers, Jumat (20/8).
Adapun pelaksanaan PMN kepada Hutama Karya tertuang dalam PP Nomor 77 Tahun 2021. Selain HK, PP terkait PMN yang sudah diterbitkan adalah PP Nomor 83 Tahun 2021 yang mengamatkan dana negara sebesar Rp 5 triliun untuk PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.
Untuk diketahui tahun ini pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 42,4 triliun untuk penyertaan modal kepada sembilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Meski tahun ini sudah berlangsung hampir delapan bulan, belum ada satupun dana PMN yang diterima oleh perusahaan pelat merah tersebut.
Dalam APBN 2021, dana PMN untuk Hutama Karya digelontorkan untuk menjalankan penugasan negara yakni pembangunan tiga ruas tol trans sumatra (JTTS) antara lain Kuala Tanjung-Parapat, Sigli-Banda Aceh, Lubuk Linggau-Bengkulu sepanjang 66 KM.
Baca Juga: Terima PMN, PT Hutama Karya Siap Lanjutkan Proyek Tol Trans Sumatra
Dari proyek JTTS tersebut, hitungan pemerintah dapat menyerap setidaknya 212.935 tenaga kerja. Sementara, outcome JTTS bagi masyarakat berupa penurunan waktu tempuh dan biaya logistik.
Sedangkan, bagi PLN kucuran PMN diperuntukan bagi penyediaan infrastruktur transmisi listrik, gardu induk, dan distribusi listrik pedesaan yang diutamakan untuk pengadaan listrik di daerah yang terluar dan tertinggal.
Selain Hutama Karya dan PLN, pemerintah juga menberikan PMN yakni pertama kepada PT SMF (Persero) sebesar Rp 2,3 triliun. Kedua, PT Kawasan Industri Terpadu Batang (Persero) sebesar Rp 1 triliun.
Ketiga, PT Pelindo III (Persero) sebesar Rp 1,2 triliun. Keempat PT PAL (Persero) sebesar Rp 1,3 triliun. Kelima PT BPUI (Persero) sebesar Rp 20 triliun. Keenam, PT ITDC (Persero) sebesar Rp 500 miliar. Ketujuh, PT LPEI sebesar (Persero) Rp 5 triliun.
“Semua PMN di tahun ini akan diproses apabila peraturan pemerintahnya sudah diterbitkan,” kata Rio.
Selanjutnya: Percepat proyek jalan tol Trans Sumatra, Hutama Karya dapat PMN Rp 6,2 triliun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
