kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.249.000 2,21%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Kemenkes menyayangkan adanya komersialisasi vaksin, pemda diminta perkuat pengawasan


Minggu, 23 Mei 2021 / 18:30 WIB
Kemenkes menyayangkan adanya komersialisasi vaksin, pemda diminta perkuat pengawasan
ILUSTRASI. Pemerintah juga sudah menjamin untuk menyediakan vaksinasi gratis bagi seluruh masyarakat sesuai sasaran.


Reporter: Ratih Waseso | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - ​JAKARTA. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sangat menyayangkan adanya jual beli vaksin Covid-19 yang terjadi di Medan, Sumatra Utara.

Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, masyarakat diminta untuk bersabar. "Tentunya hal ini sangat disayangkan karena pemerintah sudah mengatur tahapan vaksinasi sesuai prioritas dimana ini tentunya sesuai dengan risiko penularan dan kerentanan," kata Nadia kepada Kontan.co.id, Minggu (23/5).

Pemerintah juga sudah menjamin untuk menyediakan vaksinasi gratis bagi seluruh masyarakat sesuai sasaran. Maka kembali Nadia menegaskan, masyarakat diimbau untuk sabar dan sesuai tahapan yang disampaikan pemerintah.

Selain itu, dalam proses vaksinasi juga telah ditetapkan standar dalam pemberian vaksinasi dan juga hal-hal yang diperlukan untuk mencegah terjadinya Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). "Kita tidak mengharapkan adanya vaksinasi yang tidak sesuai aturan yang dapat berpotensi terjadinya Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)," ungkap dia.

Baca Juga: UPDATE Corona Indonesia, Minggu (23/5): Tambah 5.280 kasus, tetap jaga jarak

Melihat adanya vaksinasi ilegal yang terungkap, maka Nadia menekankan agar pemerintah daerah (pemda) dapat lebih memperkuat pengawasan distribusi vaksin hingga sampai ke penerima yang telah ditentukan. SOP tentang pendistribusian vaksin sudah ditetapkan juknisnya. "Pemda setempat diminta untuk memperkuat untuk pengawasannya karena, vaksin diserahkan juga ke pemda. Selanjutnya karena sudah melanggar aturan ini sudah ranah penegak hukum ya," tegas Nadia.

Dengan adanya kasus jual beli vaksin yang terungkap maka memperlihatkan adanya antusiasme dari masyarakat untuk divaksin. Hanya saja Nadia tetap menegaskan jika masyarakat harus bersabar menunggu giliran divaksin. "Masyarakat tetap diminta bersabar sesuai dengan prioritas karena upaya keluar dari pandemi adalah upaya bersama dan dukungan bersama," ujar dia.

Adapun terkait stok vaksin program pemerintah saat ini Nadia menyebut ada sekitar 20 juta dosis. Sejak awal Mei lalu program vaksinasi sudah memasuki tahap ketiga dengan DKI Jakarta yang mengawalinya.

Baca Juga: Cegah virus corona varian baru, Thailand akan perketat kontrol perbatasan

Sebagai informasi per tanggal 22 Mei 2021, berdasarkan data dari website Kementerian Kesehatan, penerima vaksinasi suntikan pertama sudah mencapai 14,8 juta orang. Kemudian penerima vaksinasi suntikan kedua telah mencapai 9,8 juta orang. Adapun total target penerima vaksinasi yang terdiri dari tenaga kesehatan, petugas pelayanan publik dan lansia ialah 40,3 juta penerima.

Untuk target vaksinasi lansia yang terus digenjot cakupannya kini telah mencapai 14,06% yang telah mendapatkan suntikan pertama, dan 9,42% yang sudah melengkapi suntikan kedua.

Baca Juga: Vaksin AstraZeneca disarankan tidak untuk orang di bawah 30 tahun, ini alasannya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×