Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menganggarkan Rp 127,4 miliar sebagai biaya upah program padat karya. Hingga Saat ini, realisasi biaya upah tersebut sudah mencapai sekitar Rp 63,2 miliar atau 49,6%.
"Realisasi pengupahan saat ini sudah mencapai 49,6% dari total Rp 127,4 miliar," ujar Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati, Kamis (24/9).
Bila dirinci realisasi penyaluran biaya dari masing-masing Direktorat Jenderal, realisasi biaya upah Ditjen Perhubungan darat sudah mencapai Rp 14,36 miliar atau 30,86% dari target 46,53 miliar. Jumlah tenaga kerja yang terserap sudah sebanyak 3.919 orang.
Lalu, Ditjen Perhubungan udara sudah menyalurkan biaya upah Rp 12,31 miliar atau 63% dari target Rp 19,52 miliar dengan tenaga kerja yang terserap 5.556 orang.
Baca Juga: Program padat karya Kemenhub telah serap lebih dari 16.000 tenaga kerja
Ditjen Perkeretaapian menyalurkan Rp 28,12 miliar atau 55,57% dari target biaya upah 50,52 miliar dengan tenaga kerja yang terserap sekitar 5.641 orang.
Berikutnya, Ditjen Perhubungan Laut menyalurkan biaya upah Rp 5,15 miliar atau 78,3% dari target Rp 6,58 miliar dan serapan tenaga kerja sebanyak 3,289.
Sementara, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan menyalurkan biaya upah sebesar Rp 3,29 miliar atau 77,61% dari target Rp 4,26 miliar.
Adita menjelaskan, Kemenhub menganggarkan Rp 5,9 triliun untuk program padat karya tahun ini. Dia mengatakan program padat karya ini terdiri dari program pendukung karya dan pengupahan yakni berdasarkan serapan tenaga kerja.
Baca Juga: Begini upaya pemerintah untuk menyelamatkan industri penerbangan
Program pendukung karya ini pun merupakan batuan dari program pembangunan infrastruktur yang sudah masuk dalam rencana di 2020.
"Pada intinya yang namanya padat karya ini mengambil dari program yang sudah berjalan, yang sudah direncanakan, kemudian diupayakan agar ada pemberdayaan masyarakat dengan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dilakukan oleh orang-orang yang bisa saja tidak punya keahlian atau unskilled sehingga bidang pekerjaan yang disediakan pun bidang pekerjaan yang bisa dilakukan tanpa keahlian tertentu," kata Adita.
Lebih lanjut Adita pun mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menetapkan berapa besar anggaran untuk program padat karya di tahun mendatang.
Baca Juga: Jokowi minta peningkatan ekonomi desa terintegrasi
"Untuk tahun 2021 sampai saat ini kami belum secara spesifik melakukan pengalokasian, karna anggaran kan baru juga ditetapkan. Jadi mungkin kita masih perlu waktu bagaimana padat karya 2021 ini akan dialokasikan.
Ini tentu saja akan menggunakan pagu anggaran yang sudah disetujui oleh komisi V di DPR," lanjut Adita.
Selanjutnya: Budi Karya berharap NLE mampu tingkatkan daya saing logistik nasional
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
