Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Noverius Laoli
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengakui adanya pengaturan harga tol laut. Budi bilang ada masalah yang disampaikan bupati saat kunjungan ke Maluku.
"Mensinyalir terjadi satu penguasaan barang secara berlebihan sehingga tidak bisa mendapatkan harga tol laut dan harga barang seperti dulu. Kita akan tata kembali," ujar Budi usai membuka rapat umum anggota INACA, Kamis (31/10).
Baca Juga: Jeff Bezos akan membayar pajak Rp 91 triliun per tahun bila Warren jadi Presiden AS
Sebelumnya Budi juga menjelaskan penguasaan tol laut tersebut kebanyakan berada dari Surabaya. Dari Surabaya, barang tersebut dibawa ke Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Maluku Utara, dan Papua.
Dominasi pengiriman itu dianggap merugikan pemerintah. Pasalnya pemerintah juga memberikan subsidi untuk pengiriman barang melalui tol laut.
Budi menjelaskan, nantinya akan dibuat sistem pemesanan terbuka dengan menggunakan teknologi informasi. Pembeli dapat langsung memesan pengiriman melalui sistem tersebut.
Baca Juga: Bill Gates sempat rebut gelar orang terkaya dunia dari Bos Amazon Jeff Bezos
"Jadi seperti orang memesan, jadi kalau pemesanannya banyak tidak boleh, kita batasi," terang Budi sebelumnya saat rapat terbatas di Kantor Presiden, Rabu (30/10).
Budi juga mengharapkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memayungi Usaha Kecil Menengah (UKM). Sehingga BUMD tersebut bisa menyediakan kontainer untuk dimanfaatkan secara kolektif oleh UKM yang terkumpul.
Asal tahu saja, masalah keterisian kontainer juga menjadi penyebab adanya monopoli. Pasalnya UKM di daerah memiliki kebutuhan belanja tidak sampain1 kontainer.
"Dia mau dititipin sama orang, dikerjain sama orang itu seperti agen, nah harganya jadi mahal," jelas Budi.
Baca Juga: Menko Luhut akan benahi masalah tol laut
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
