Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menggandeng PT Gojek Indonesia (Gojek) untuk meningkatkan layanan tol laut serta menghentikan monopoli yang terjadi dalam penyelenggaraan tol laut.
Nantinya, pemesanan kontainer akan dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi berbasis digital sehingga proses pemesanan kontainer akan transparan dan muatan kepada shipper yang ada di daerah terpencil, tetinggal, terluar dan perbatasan (3TP) akan bisa dibagi secara adil.
Baca Juga: Kemenhub kerek anggaran subsidi tol laut hingga 96% menjadi 436 miliar tahun depan
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Wisnu Handoko menerangkan, terjadi perbedaan harga barang yang signifikan di daerah 3TP. Karena itu, salah satu manfaat keberadaan tol laut adalah untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok dan penting di daerah 3TP.
Namun, terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan program tol laut, salah satunya dugaan praktik monopoli.
"Oleh sebab itu, kami menjajaki kerjasama dengan Gojek untuk menghentikan monopoli yang terjadi di penyelenggaraan tol laut agar manfaat subsidi yang digelontorkan pemerintah ini tepat sasaran dan mampu menurunkan disparitas harga antara Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur," ujar Wisnu dalam keterangan tertulis, Minggu (3/11).
Menurut Wisnu, pihaknya juga sudah mengidentifikasi pola potensi monopoli yang terjadi. Dari hasil identifikasi tersebut, dugaan praktik monopoli terjadi di daerah timur, seperti Maluku dan Papua.
"Kami menindaklanjuti sesuai arahan Presiden melalui Menteri Perhubungan agar kita lebih menyoroti Maluku dan Papua, dimana Papua kita akan masuk lebih mendalam dan dengan aplikasi Gojek ini mudah-mudahan menjadi solusi yang andal untuk menghentikan monopoli yang terjadi,” ujar Wisnu.
Baca Juga: Kemenhub ungkap lima modus dalam monopoli tol laut
Wisnu menambahkan, pemanfaatan platform digital pun dapat mempermudah masyarakat, mengingat masyarakat sudah terbiasa menggunakan aplikasi Gojek untuk pemesanan transportasi.
Wisnu juga mengatakan akan segera melakukan pertemuan dengan Gojek sehingga aplikasi pemesanan kontainer tol laut tersebut bisa segera direalisasikan.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengakui adanya pengaturan harga tol laut. Budi bilang ada masalah yang disampaikan bupati saat kunjungan ke Maluku.
"Mensinyalir terjadi satu penguasaan barang secara berlebihan sehingga tidak bisa mendapatkan harga tol laut dan harga barang seperti dulu. Kita akan tata kembali," ujar Budi usai membuka rapat umum anggota INACA, Kamis (31/10).
Baca Juga: Jeff Bezos akan membayar pajak Rp 91 triliun per tahun bila Warren jadi Presiden AS
Sebelumnya Budi juga menjelaskan penguasaan tol laut tersebut kebanyakan berada dari Surabaya. Dari Surabaya, barang tersebut dibawa ke Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Maluku Utara, dan Papua.
Dominasi pengiriman itu dianggap merugikan pemerintah. Pasalnya pemerintah juga memberikan subsidi untuk pengiriman barang melalui tol laut.
Budi menjelaskan, nantinya akan dibuat sistem pemesanan terbuka dengan menggunakan teknologi informasi. Pembeli dapat langsung memesan pengiriman melalui sistem tersebut.
Baca Juga: Bill Gates sempat rebut gelar orang terkaya dunia dari Bos Amazon Jeff Bezos
"Jadi seperti orang memesan, jadi kalau pemesanannya banyak tidak boleh, kita batasi," terang Budi sebelumnya saat rapat terbatas di Kantor Presiden, Rabu (30/10).
Budi juga mengharapkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memayungi Usaha Kecil Menengah (UKM). Sehingga BUMD tersebut bisa menyediakan kontainer untuk dimanfaatkan secara kolektif oleh UKM yang terkumpul.
Asal tahu saja, masalah keterisian kontainer juga menjadi penyebab adanya monopoli. Pasalnya UKM di daerah memiliki kebutuhan belanja tidak sampain1 kontainer.
"Dia mau dititipin sama orang, dikerjain sama orang itu seperti agen, nah harganya jadi mahal," jelas Budi.
Baca Juga: Menko Luhut akan benahi masalah tol laut
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
