Reporter: Abdul Basith | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Masalah sertifikasi produk halal masih menghambat ekspor Indonesia ke negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Negara yang tegabung dalam OKI masih memiliki standar halal yang berbeda.
Oleh karena itu menjadi hambatan non tarif bagi produk Indonesia. "Isu perdagangan produk halal adalah perbedaan status halal antara negara satu dengan lainnya," ujar Staf Ahli Kementerian Perdagangan (Kemendag) Bidang Hubungan Internasional Arlinda saat membuka workshop OKI, Senin (2/9).
Baca Juga: Harga Ayam Berpotensi Pulih, Saham Poultry Bisa Dilirik Lagi
Sebelumnya OKI juga telah memiliki standar untuk produk halal yang diatur oleh badan bernama SMIIC. Namun, dari 57 negara OKI belum seluruhnya menerima standar SMIIC.
Oleh karena itu, Indonesia juga masih melakukan kerja sama bilateral terkait penyamaan standar tersebut. Hal itu dilakukan dengan sejumlah negara. "Cara diakui negara lain dengan melakukan kerja sama dengan negara tersebut," terang Arlinda.
Indonesia juga tengah mendaftarkan sertifikasi halalnya ke sejumlah negara. Meski pun saat ini terdapat sejumlah produk yang masa berlakunya telah habis.
Hal itu disebabkan masih belum selesainya pengaturan halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Peraturan Pemerintah (PP) JPH sebelumnya telah ditandatangani. Beleid tersebut mengukuhkan tugas sertifikasi halal pada BPJPH.
Baca Juga: L'Oréal tak sekadar berkompetisi di pasar kosmetik halal
Kepala BPJPH, Sukoso bilang perlu ada perjanjian untuk memastikan keberterimaan sertifikasi halal. Sertifikasi halal akan mendorong perdagangan. "Harus saling ada pengakuan atau keberterimaan berdasarkan perjanjian," jelas Sukoso.
Sukoso pun menkankan BPJPH merupakan representasi pemerintah dalam sertifikasi produk halal. Hal itu berdasarkan Undang Undang (UU) nomor 33 tahun 2014 tentang JPH.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
