Kecepatan Perputaran Uang RI Diprediksi Melambat di 2026, Daya Beli Jadi Penyebabnya

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kecepatan perputaran uang di perekonomian Indonesia diproyeksikan masih mengalami penurunan pada 2026. 

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan velocity of money tahun ini berada di kisaran 6,8–7,0 kali, dengan titik tengah sekitar 6,9 kali.

Proyeksi tersebut lebih rendah dibandingkan kecepatan perputaran uang pada 2025 yang mencapai sekitar 7,03 kali. Namun, penurunannya diperkirakan tidak sedalam tahun sebelumnya, ketika velocity of money turun dari 7,80 kali pada 2024 menjadi 7,03 kali pada 2025.

Baca Juga: Pemerintah Kejar Investasi Hilirisasi US$ 618 Miliar, Ekspor Diharap US$ 857 Miliar

"Kecepatan perputaran uang pada 2026 masih berpotensi menurun, tetapi penurunannya kemungkinan tidak sedalam 2025," ujar Josua kepada Kontan, Selasa (6/10/2026).

Menurut Josua, jika menggunakan pendekatan Badan Pusat Statistik (BPS), yakni membandingkan Produk Domestik Bruto (PDB) nominal dengan uang beredar sempit atau M1, arah pergerakan velocity pada 2026 masih menunjukkan pelemahan moderat.

Hal ini terjadi karena pertumbuhan M1 cenderung lebih cepat dibandingkan pertumbuhan PDB nominal. Pada Maret 2026, M1 masih tumbuh sekitar 14,4% secara tahunan, sementara pada Juli pertumbuhannya berada di sekitar 10%.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi riil berada di kisaran 5% dengan inflasi sekitar 3%. Kombinasi tersebut membuat pertumbuhan uang beredar masih relatif tinggi dibandingkan pertumbuhan aktivitas ekonomi nominal.

Josua menegaskan, penurunan kecepatan perputaran uang bukan berarti jumlah uang di perekonomian berkurang. Sebaliknya, uang beredar dan kredit masih tumbuh cukup tinggi.

Persoalannya adalah setiap rupiah yang tersedia tidak berputar secepat sebelumnya untuk menghasilkan transaksi barang dan jasa.

Baca Juga: Tsinghua SEA Perluas Kolaborasi Pendidikan dan AI di Indonesia

"Ini dapat terjadi ketika rumah tangga lebih berhati-hati membelanjakan pendapatan, perusahaan menahan ekspansi, atau likuiditas lebih banyak tersimpan dalam rekening dan instrumen keuangan daripada segera kembali menjadi konsumsi dan investasi," jelasnya.

Belanja Rumah Tangga Tak Jadi Cerminan

Josua melihat data konsumsi rumah tangga pada 2026 memberikan sinyal yang beragam. Pengeluaran per kapita pada Maret 2026 memang meningkat sekitar 5,6% secara tahunan.

Namun, pengeluaran untuk pangan tumbuh lebih tinggi, yakni sekitar 6,4%. Sementara itu, pengeluaran non pangan hanya tumbuh sekitar 4,8%.

Kondisi tersebut juga tercermin dari meningkatnya pangsa pengeluaran pangan, dari sekitar 49,4% menjadi 49,8%.

Menurut Josua, kondisi itu menunjukkan kenaikan belanja masyarakat belum sepenuhnya mencerminkan penguatan permintaan domestik. Sebagian peningkatan pendapatan rumah tangga masih terserap untuk memenuhi kebutuhan pokok.

"Artinya, kenaikan belanja belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan permintaan yang kuat, karena sebagian lebih besar pendapatan rumah tangga terserap untuk kebutuhan pokok," katanya.

Di sisi lain, pertumbuhan likuiditas juga belum tersebar secara merata ke rumah tangga. Kredit perbankan pada Agustus 2026 tumbuh sekitar 13,7%, tetapi pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh kredit investasi dan korporasi.

Baca Juga: Menko Airlangga Optimistis Ekonomi RI Akan Tumbuh Kuat di Semester II 2026

Sementara itu, pertumbuhan kredit konsumsi relatif lebih rendah. Proporsi rumah tangga yang menerima kredit juga disebut turun dari sekitar 23,9% pada 2025 menjadi sekitar 22% pada 2026.

Uang Elektronik Naik, Velocity Belum Tentu Meningkat

Josua juga menyoroti peningkatan kepemilikan uang elektronik. Menurut dia, perkembangan tersebut menunjukkan digitalisasi transaksi terus berkembang.

Namun, digitalisasi pembayaran tidak otomatis membuat kecepatan perputaran uang meningkat.

Hal tersebut terjadi apabila masyarakat dan dunia usaha tetap menahan saldo karena ketidakpastian, tekanan biaya hidup, ataupun kebutuhan untuk berjaga-jaga.

Dengan demikian, tantangan perekonomian bukan semata-mata menyediakan likuiditas, melainkan memastikan likuiditas tersebut benar-benar mengalir ke konsumsi, investasi dan kegiatan produksi.

Josua menjelaskan, kecepatan perputaran uang bukan satu-satunya faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Namun, indikator tersebut dapat mencerminkan kekuatan permintaan dalam perekonomian.

Secara sederhana, PDB nominal dapat dilihat sebagai hasil perkalian antara jumlah uang beredar dan kecepatan perputarannya.

"Jadi apabila uang beredar tumbuh 10%, tetapi kecepatannya turun sekitar 2%, dorongan efektif terhadap aktivitas nominal menjadi sekitar 8%," ujarnya.

Baca Juga: UU Satu Data Disahkan, Pemerintah Dorong Data Jadi Acuan Penyaluran Bansos

Artinya, pertumbuhan likuiditas yang besar tidak otomatis menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan besaran yang sama apabila uang tersebut semakin lambat berputar.

Dalam kondisi tersebut, efektivitas pelonggaran likuiditas dan pertumbuhan kredit terhadap konsumsi, investasi, produksi, hingga penciptaan lapangan kerja dapat menjadi lebih kecil.

Risiko terbesar muncul apabila perlambatan velocity terjadi bersamaan dengan pelemahan daya beli kelas menengah dan lemahnya belanja nonpangan.

Rumah tangga berpotensi semakin memprioritaskan kebutuhan seperti makanan, energi, pendidikan dan kesehatan, sembari menunda pembelian kendaraan, elektronik, rekreasi maupun barang tahan lama.

Jika berlangsung berkepanjangan, kondisi tersebut dapat menekan penjualan ritel, industri manufaktur, UMKM dan permintaan kredit. Perusahaan kemudian dapat merespons dengan mengurangi produksi dan investasi, yang pada akhirnya berpotensi melemahkan penciptaan lapangan kerja dan kembali menekan konsumsi.

Josua menilai respons kebijakan tidak cukup hanya dengan memperbesar likuiditas.

Pemerintah perlu memastikan uang yang tersedia benar-benar mengalir dan berputar di sektor riil.

Dari sisi fiskal, belanja pemerintah perlu diarahkan pada program yang memiliki efek pengganda tinggi, terutama perlindungan daya beli, pembangunan infrastruktur padat karya, serta program yang secara langsung meningkatkan pendapatan masyarakat.

Baca Juga: Tok! DPR Sahkan UU Perlindungan Ketenagakerjaan, Ini 12 Aturan Baru untuk Pekerja

Dari sisi perbankan, penyaluran kredit juga dinilai perlu lebih banyak diarahkan kepada UMKM, manufaktur, perdagangan dan sektor-sektor yang menciptakan lapangan kerja, bukan hanya terkonsentrasi pada korporasi besar.

Stabilitas harga pangan juga menjadi faktor penting. Semakin besar pendapatan rumah tangga terserap untuk kebutuhan dasar, semakin kecil ruang yang tersedia untuk konsumsi barang dan jasa lainnya.

Josua memperkirakan penurunan kecepatan perputaran uang pada 2026 masih dapat berlanjut ke sekitar 6,9 kali. Namun, menurutnya, angka tersebut bukan persoalan utama.

"Pertanyaan utamanya adalah apakah tambahan uang dan kredit yang sudah tersedia mampu diterjemahkan menjadi konsumsi, investasi, produksi dan pekerjaan," katanya.

Jika velocity terus melambat, target pertumbuhan ekonomi tetap dapat dicapai apabila jumlah uang beredar dan produktivitas meningkat cukup kuat. Namun, kualitas transmisi likuiditas menjadi kurang efisien.

Oleh karena itu, tantangan ekonomi Indonesia pada 2026 bukan sekadar menambah likuiditas, melainkan memastikan likuiditas yang sudah besar benar-benar bergerak lebih cepat menuju kegiatan ekonomi produktif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News