Kebijakan Tarif Trump 32% Bisa Picu PHK hingga 1,2 Juta Orang

Rabu, 09 Juli 2025 / 15:53 WIB

ILUSTRASI. Dampak kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bakal berdampak serius terhadap sektor tenaga kerja di Indonesia.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dampak kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bakal berdampak serius terhadap sektor tenaga kerja di Indonesia.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan hasil studi Celios memperkirakan dampak pengenaan tarif 32% akan menimbulkan kehilangan serapan kerja hingga 1,2 juta.

"Ini karena imbas ke sektor padat karya seperti pakaian jadi, alas kaki beserta produk ekspor lain yang siginifikan," kata Bhima, Rabu (9/6).

Selain itu, kebijakan ini juga diprediksi akan berdampak pada penurunan nilai ekspor Indonesia sebesar Rp105,98 triliun dan pendapatan masyarakat terkoreksi Rp143,87 triliun.

"Dengan berlakunya tarif resiprokal per 1 Agustus maka pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menyentuh di level 4,7-4,8% year on year," tambah Bhima.

Menurut Bhima, kegagalan pemerintah dalam proses negosiasi ini seharusnya menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi komposisi kabinetnya.

Bhima menilai jika Indonesia ingin memperkuat posisi globalnya, perombakan kabinet adalah langkah yang tidak bisa ditunda.

"Menteri Airlangga Hartarto jelas gagal dalam merancang strategi ekonomi luar negeri yang efektif. Menteri Keuangan Sri Mulyani, meskipun memiliki pandangan teknokratik yang tajam, tidak lagi cukup didengar dalam pengambilan keputusan strategis. Sementara Menteri Luar Negeri Sugiono tampak hanya menjalankan fungsi simbolik, bukan diplomatik yang substantif,” ujar Bhima.

Lebih lanjut, Peneliti Celios Yeta Purnama menambahkan koordinasi antar kementerian dalam menghadapi krisis ini tampak lemah dan tidak selaras dengan kebutuhan strategis negara.

“Indonesia butuh menteri-menteri yang berani menyuarakan kepentingan publik, bukan sekadar menjalankan instruksi politik. Pembaruan arah kebijakan hanya bisa terjadi bila orang-orangnya juga diperbarui,” ungkap Yeta.

Sebagai perbandingan, Vietnam berhasil menghindari tarif serupa dengan pendekatan diplomasi yang konsisten dan komitmen investasi nyata di AS. Indonesia justru terjebak dalam pendekatan reaktif, penuh simbol, tanpa pondasi diplomatik dan kebijakan yang kuat.

Celios mendesak agar Presiden Prabowo melakukan perombakan kabinet berdasarkan kompetensi dan ketegasan arah kebijakan. Koordinasi ekonomi memerlukan pemimpin yang memahami lanskap perdagangan global.

"Diplomasi luar negeri perlu dijalankan oleh profesional yang bisa memperkuat posisi Indonesia di tengah ketegangan geopolitik internasional," kata Yeta.