kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.904.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.295   -10,00   -0,06%
  • IDX 7.113   44,39   0,63%
  • KOMPAS100 1.038   7,95   0,77%
  • LQ45 802   5,08   0,64%
  • ISSI 229   1,99   0,87%
  • IDX30 417   1,49   0,36%
  • IDXHIDIV20 489   1,52   0,31%
  • IDX80 117   0,66   0,57%
  • IDXV30 119   -0,75   -0,63%
  • IDXQ30 135   0,08   0,06%

Kata YLKI Terkait Rencana Pemerintah Menyiapkan Minyak Goreng Murah


Rabu, 05 Januari 2022 / 18:07 WIB
Kata YLKI Terkait Rencana Pemerintah Menyiapkan Minyak Goreng Murah
ILUSTRASI. Kata YLKI Terkait Rencana Pemerintah Menyiapkan Minyak Goreng Murah


Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pemerintah menjamin ketersediaan minyak goreng dengan harga yang terjangkau di tengah masyarakat. Hal itu sebagai langkah antisipasi atas melonjaknya harga minyak goreng saat ini.

Pemerintah menetapkan harga minyak goreng kemasan sederhana di tingkat konsumen sebesar Rp 14.000 per liter. Guna menyediakan minyak goreng tersebut, pemerintah menyiapkan skema subsidi. Subsidi minyak goreng dilakukan selama 6 bulan dengan opsi perpanjangan.

"Pemerintah mengambil kebijakan untuk menyediakan minyak goreng untuk masyarakat dengan harga Rp 14.000 per liter di tingkat konsumen yang berlaku di seluruh Indonesia," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato saat konferensi pers, Rabu (5/1).

Baca Juga: Subsidi Minyak Goreng Diperkirakan Rp 3,6 Triliun, BPDP KS Pastikan Dana Siap

Menanggapi hal tersebut, Anggota Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo menyambut baik langkah yang diambil pemerintah untuk menyediakan minyak goreng murah. Meski begitu, Sudaryatmo meminta pemerintah menyiapkan strategi dan kebijakan jangka panjang untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak goreng di masa mendatang.

Menurut Sudaryatmo, problem yang dihadapi pemerintah saat ini karena pemerintah tidak menguasai sektor produksi kelapa sawit. Sebab, saat ini luas perkebunan rakyat sekitar 40%, luas perkebunan besar negara sekitar 5% dan luas perkebunan besar swasta sekitar 55%.

Sebab itu, Ia meminta pemerintah memperbanyak BUMN sektor perkebunan kelapa sawit dan/atau memperbesar kapasitas produksi BUMN sektor perkebunan kelapa sawit.

“Dalam jangka panjang pemerintah harus lebih masif intervensi di sektor produksi dengan memperluas perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh BUMN sehingga itu menjadi penyangga ketika ada gejolak harga minyak goreng,” ujar Sudaryatmo saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (5/1).

Baca Juga: Siapkan Minyak Goreng Murah, Pemerintah Bakal Guyur Subsidi Rp 3,6 Triliun

Sudaryatmo menilai, naiknya harga minyak goreng karena naiknya harga CPO di tingkat global. Sebab itu, Ia berharap agar pemerintah menyiapkan kebijakan agar harga minyak goreng tetap terjangkau meski harga CPO sedang naik.




TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Banking Your Bank

[X]
×