Reporter: Handoyo | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Kabar gembira bagi kalangan pelaku usaha skala kecil dan menengah. Pasalnya, dalam waktu dekat pemerintah berencana menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 9% menjadi 7%.
Rencana penurunan suku bunga KUR ini dilontarkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pada saat penutupan Kongres Ekonomi Umat Islam Majelis Ulama Indonesia (MUI) Senin (24/4). Penurunan suku bunga KUR ini tujuannya untuk pemerataan pendapatan masyarakat dan mengurangi ketimpangan antara masyarakat.
Tentu saja, pernyataan JK ini membuat beberapa pemangku kepentingan yang terkait merespon. Ada yang menyambut positif dan mendukung agar kebijakan ini segera diimplementasikan. Namun ada pula pihak-pihak yang skeptis.
Hariyadi B Sukamdani ditetapkan menjadi Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan, penurunan suku bunga KUR akan berdampak baik karena menurunkan beban pengusaha. "Pasti akan disambut antusias," kata Hariyadi, Selasa (5/4).
Selain itu, dengan penurunan suku bunga KUR ini bakal membuat persaingan antara bank-bank yang selama ini memberikan fasilitas kredit akan lebih bersaing dan kompetitif. Sehingga, memberikan pilihan bagi masyarakat untuk mengajukan kredit usaha.
Sementara itu Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingrabutun mengatakan, penurunan suku bunga KUR tidak akan berdampak signifikan pada pengusaha kecil. "Kebijakan penurunan suku bunga akan menguntungkan dari sisi perbankan dibandingkan UMKM," kata Ikhsan.
Selama ini, UMKM yang menikmati KUR masih terbatas. Dalam implementasi di lapangan masyarakat yang dapat mengakses KUR merupakan nasabah dari bank-bank penyedia KUR. Sehingga, bagi pengusaha kecil yang tidak bermitra dari bank penyedia KUR akan sulit.
Oleh sebab itu, Ikhsan berpendapat lebih baik pemerintah mencari terobosan baru dalam rangka memberikan bantuan permodalan bagi pengusaha mikro. Pengelolaannya dilakukan dengan menggandeng koperasi.
Berdasarkan perhitungan Akumindo, dari sebanyak 60 juta UMKM yang terdaftar di Kementerian Koperasi dan UMKM, mayoritas atau lebih dari 90% merupakan pengusaha mikro. Oleh sebab itu, perlu adanya layanan yang berbeda dengan pengusaha kecil dan menengah.
Wakil Ketua Komisi XI DPR Achmad Hafisz Thohir mengatakan, selama ini yang menjadi kendala dalam penyaluran KUR adalah aksesibilitasnya. "Yang salihat, yang menjadi persoalan bukan suku bunga KUR yang tinggi, tetapi masalah aksesibilitas," kata Achmad.
Menurut Achmad, masyarakat sebenarnya tidak mempersoalkan suku bunga yang ditetapkan. Masyarakat yang mendapat akses KUR terbatas pada pihak-pihak tertentu saja. Penyerapan KUR juga lebih banyak pada sektor perdagangan yang sebenarnya telah mampu secara ekmonomi.
Oleh sebab itu, Achmad milang bila selama ini penyaluran KUR telah salah sasaran. Pihaknya meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi dari kebijakan KUR yang telah berjalan selama ini. Bila dilanjutkan, dan suku bunga terus diturunkan hal itu akan menjadi kendala tersendiri karena beban subsidi yang ditanggung pemerintah bertambah.
Walau JK telah menyatakan bila suku bunga KUR akan segera turun, namun di tingkat teknis pembahasan terkait rencana penurunan suku bunga KUR masih belum final. Bahkan jadwal rapat untuk membahas KUR ini belum ada untuk bulan ini.
"Saat ini masih belum ada keputusan penurunan suku bunga menjadi 7% oleh komite pembiayaan," kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Menko Perekonomian Iskandar Simorangkir.
Sebelumnya, Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) 2017 sebesar Rp 105,9 triliun. Angka ini meningkat Rp 5,94 triliun bila dibandingkan dari yang seharusnya disalurkan pada 2016.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
