/2023/05/16/833555378.jpg "Jusuf Kalla Warning! Defisit APBN Terlalu Besar Bisa Bahayakan Fiskal")
Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengingatkan, risiko apabila pemerintah ingin melebarkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di atas 3 persen.
Jusuf Kalla mengatakan, penambahan defisit APBN akan berpengaruh pada beban pembayaran cicilan utang dan bunga utang pemerintah.
“Tapi makin besar defisit juga itu ada risikonya nanti bahwa pembayaran cicilan dan bunga makin tinggi. Jadi persentase utang kepada anggaran, jadi itu makin besar,” kata Jusuf Kalla di kediamannya, Jalan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (15/3/2026).
Baca Juga: Bupati Cilacap Jadi Tersangka Korupsi Diduga Peras THR, Simak Rincian THR PNS 2026
“Dan kalau utang makin besar bisa maksimumkan 40 persen, bisa mencapai 50 persen dan itu sangat berbahaya untuk kelanjutan ini,” sambungnya.
Meski demikian, JK mengatakan, dalam kondisi saat ini, tak mungkin defisit anggaran di bawah 3 persen mengingat harga minyak dunia mengalami kenaikan.
“Begitu defisit makin besar, kapasitas untuk pembangunan makin kecil. Itu harus diperbaiki,” ujarnya.
JK mengatakan, wacana pelebaran defisit di atas 3 persen hanya bisa dilakukan jika pemerintah melakukan revisi terhadap undang-undang yang mengatur batas defisit.
“Ya memang bisa saja kalau mengubah undang-undang. Jadi yang pertama dulu kan mengubah undang-undang,” tuturnya.
Baca Juga: Konflik Timur Tengah Tak Goyahkan Rupiah? Menkeu Ungkap Rahasianya
Di sisi lain, JK menyoroti alokasi transfer ke daerah (TKD) menurun yaitu hanya 17 persen. Dia mengingatkan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab di berbagai sektor seperti pendidikan dan kesehatan.
“Hari ini anggaran sekarang sisa 17 persen ke daerah. Jadi nanti infrastruktur daerah akan berbahaya, akan terjadi penurunan kualitasnya, dan juga pendidikan. Itu yang harus diperhatikan oleh pemerintah, bahwa daerah itu adalah kumpulan daripada negara,” ucap dia.
Defisit anggaran diprediksi di atas 3 persen
Sebelumnya diberitakan, dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan sejumlah skenario jika harga minyak mentah terus naik dan nilai tukar rupiah melemah.
Beberapa skenario itu memprediksi defisit APBN berada di angka 3,18 persen hingga 4,06 persen.
Baca Juga: Urus Sertifikat Tanah Saat Libur? BPN Sediakan Layanan Terbatas, Ini Jadwalnya
Meski demikian, di pengujung forum tersebut Prabowo meminta para menterinya mengkaji strategi pemerintah Pakistan berhemat guna menghadapi geopolitik.
Pakistan memangkas gaji pejabat negara dan anggota DPR, menerapkan WFH bagi pegawai negeri dan swasta, sampai menekan konsumsi BBM. “Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR,” kata Prabowo, Jumat (13/3/2026).
Ada kabar kemungkinan pemerintah membahas menaikkan defisit APBN di atas 3 persen. Meski demiian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum tahu soal wacana itu.
“Saya belum tahu. Anda tahu dari bos Anda ya? Saya belum tahu, masih dipikirkan kali ya. Tapi kita selalu hitung dampak kenaikan harga minyak dunia ke APBN kita. Sehingga nanti kalau perlu satu keputusan, kita hitung dulu dampaknya itu saja,” kata Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jumat (13/3/2026).
Menurut Purbaya, jika dilihat secara global, batas defisit 3 persen yang selama ini dijaga Indonesia sebenarnya relatif lebih rendah dibandingkan banyak negara lain.
Ada kabar kemungkinan pemerintah membahas menaikkan defisit APBN di atas 3 persen. Meski demiian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum tahu soal wacana itu.
Baca Juga: Masih Berlaku Hari Ini (16/3), Cek Daftar Jalan Tol dengan Tarif Diskon Mudik Lebaran
“Saya belum tahu. Anda tahu dari bos Anda ya? Saya belum tahu, masih dipikirkan kali ya. Tapi kita selalu hitung dampak kenaikan harga minyak dunia ke APBN kita. Sehingga nanti kalau perlu satu keputusan, kita hitung dulu dampaknya itu saja,” kata Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jumat (13/3/2026).
Menurut Purbaya, jika dilihat secara global, batas defisit 3 persen yang selama ini dijaga Indonesia sebenarnya relatif lebih rendah dibandingkan banyak negara lain.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
