/2026/09/24/1036320820.jpg "Ekonomi RI Masuk 7 Besar Dunia, Produktivitas dan Kesejahteraan Masih Jadi Tantangan")
Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia diproyeksikan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ketujuh dunia berdasarkan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP).
Namun, ekonom mengingatkan bahwa besarnya skala ekonomi tersebut belum mencerminkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat yang tinggi.
Berdasarkan proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) dalam World Economic Outlook edisi Oktober 2026, produk domestik bruto (PDB) Indonesia berdasarkan PPP mencapai US$ 5,48 triliun. Posisi ini berada di atas Brasil, Inggris, dan Prancis.
Namun, berdasarkan PDB nominal, Indonesia hanya menempati peringkat ke-17 dunia dengan nilai US$ 1,48 triliun.
Baca Juga: Ekonomi RI Masuk 7 Besar Dunia Berdasarkan PPP, Airlangga Beri Penjelasan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, perbedaan peringkat tersebut disebabkan oleh metode pengukuran yang berbeda.
PPP memperhitungkan perbedaan harga dan daya beli antarnegara, sedangkan PDB nominal menggunakan nilai ekonomi yang dikonversi ke dolar AS.
“Kalau kita berdasarkan purchasing power parity memang nomor tujuh. Kalau berbasis kepada dolar AS, GDP, G20, kita kan nomor 16-17,” ujar Airlangga, Jumat (23/10/2026).
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai peringkat ketujuh tersebut lebih mencerminkan besarnya populasi dan pasar domestik daripada produktivitas maupun kemakmuran masyarakat.
Ia merujuk pada PDB per kapita berdasarkan PPP Indonesia yang sekitar US$ 18.657, dengan peringkat ke-107 dari 192 negara.
Baca Juga: INDEF Menilai Pertumbuhan Ekonomi RI 5% Belum Mencerminkan Perbaikan Kualitas
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang bertahan di kisaran 5% per tahun dinilai belum cukup kuat untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah.
Menurut Yusuf, pertumbuhan masih banyak ditopang konsumsi rumah tangga, sedangkan kontribusi manufaktur cenderung menurun. Pekerja informal juga masih mendominasi pasar kerja dan kelas menengah mengalami penyusutan.
Karena itu, pemerintah perlu mempercepat reindustrialisasi, memperkuat industri padat karya, serta mendorong hilirisasi menuju produk bernilai tambah dan berteknologi tinggi.
Perbaikan iklim investasi, penurunan biaya logistik, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja juga diperlukan agar investasi menghasilkan produktivitas dan lapangan kerja formal.
“Persoalannya bukan hanya berapa banyak investasi yang masuk, tetapi seberapa produktif investasi tersebut bagi perekonomian,” kata Yusuf.
Senada, Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Muhammad Rizal Taufikurahman, menilai besarnya ekonomi Indonesia belum sejalan dengan pendapatan masyarakat. Ia menyebut pendapatan per kapita nominal Indonesia masih berkisar US$ 5.360.
Baca Juga: Imam Besar Dunia Berkumpul di Indonesia, Bahas Potensi Ekonomi Kemasjidan
Rizal mengingatkan, peringkat global tidak boleh membuat pemerintah mengabaikan persoalan daya beli, kualitas pekerjaan, dan ketimpangan.
Pemerintah perlu mempercepat industrialisasi bernilai tambah tinggi, memperluas pekerjaan formal, serta mendorong transfer teknologi agar manfaat pertumbuhan lebih merata.
“Tanpa transformasi struktural, Indonesia berisiko menjadi raksasa ekonomi secara agregat, tetapi tetap tertinggal dalam kesejahteraan per kapita,” ujar Rizal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
