Sumber: Kompas.com | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Juru Bicara DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengaku kecewa dengan Badan Pengawas Pemillihan Umum (Bawaslu) yang dinilainya berlebihan menyoroti Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Ruhut menilai Bawaslu tergesa-gesa menuduh SBY menggunakan fasilitas negara dalam kampanye Demokrat.
Ruhut mengatakan, tuduhan serupa tak pernah diberikan pada kepala negara sebelum Presiden SBY. "Apa lupa Bu Mega (Megawati) waktu jadi presiden juga ketua umum partai? Pak JK (Jusuf Kalla) juga waktu jadi Wakil Presiden masih berkampanye untuk partainya," kata Ruhut saat dihubungi, Senin (7/4).
Meski demikian, kata Ruhut, pihaknya tetap menghormati dan mematuhi panggilan Bawaslu. Buktinya, ucap dia, utusan Sekretariat Negara memenuhi panggilan Bawaslu di akhir pekan lalu untuk memberikan klarifikasi. Menurut Ruhut, SBY tak memenuhi panggilan karena belum menerima surat panggilan resmi dari Bawaslu.
Ruhut menyatakan bahwa SBY tidak memanfaatkan fasilitas negara untuk kegiatan politik. Fasilitas keamanan dan pesawat kepresidenan dianggap Ruhut sebagai fasilitas yang melekat kepada SBY.
"Tapi Pak SBY tetap menghitung, beliau keluarkan juga uang pribadi untuk kegiatan kampanye. Bawaslu ini kan orang kompeten, semuanya cerdas, jadi tolonglah, Pak SBY tak melanggar aturan," pungkasnya.
Sebelumnya, pihak Bawaslu menyatakan telah memeriksa pengurus Demokrat dan pihak Setneg. Untuk itu, SBY tidak perlu lagi menghadiri pemeriksaan tersebut.
SBY bertolak ke Lampung setelah menggelar rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta. Di Lampung, SBY berkampanye di hadapan ribuan kader dan simpatisan PD.
Menurut Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, keberangkatan dan kepulangan SBY dibiayai pemerintah meski dalam kepentingan kampanye. Belakangan Mensesneg Sudi Silalahi meralat dengan menyebut biaya ditanggung partai. (Indra Akuntono)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
