Reporter: Ratih Waseso | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Visi dan misi yang diusung oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Jokowi – Ma’ruf mengenai bidang infrastruktur sudah ditetapkan.
Secara keseluruhan apa yang dijanjikan Jokowi-Ma’ruf lebih pada melanjutkan apa yang sudah dijalankan pada periode sebelumnya.
Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding menjelaskan bahwa poin yang pihaknya pilih dalam bidang infrastruktur adalah meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan infrastruktur.
“Percepatan pembangun infrastruktur dalam empat tahun terakhir telah memberikan manfaat pada kelancaran konektivitas dan penurunan biaya logistik,” tutur Kadir saat dihubungi Kontan.co.id pada Selasa (12/3).
Tahapan berikutnya dijelaskaskan Kadir adalah meningkatkan pemanfaatan infrastruktur pada penciptaan nilai tambah ekonomi melalui beberapa langkah-langkah.
Di antaranya adalah mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru dengan mengembangkan pembiayaan kreatif dan inovatif yang melibatkan Swasta, BUMN, maupun BUMD.
Lalu mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri, tak ketinggalan juga meningkatkan pemanfaatan infrastruktur bagi pengembangan UMKM.
Perluasan akses perumahan/tempat tinggal/hunian dan bedah rumah bagi 5 juta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), buruh, ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri.
Sedangkan untuk perkotaan paslon nomor 01 berjanji mengembangkan infrastruktur perkotaan, dalam hal ini perumahan/ tempat tinggal/hunian, transportasi massal, sentra-sentra ekonomi yang terintegrasi, serta memastikan ketersediaan infrastruktur air bersih, tenaga listrik, dan pengolahan limbah/sampah.
Percepatan pembangunan infrastruktur digital untuk pengembangan ekonomi digital juga diusung Jokowi – Ma’ruf. Jokowi – Ma’ruf juga akan mengembangkan sistem angkutan umum terintegrasi antar- permukiman, desa, kota, dan provinsi. Hal tersebut akan bekerja sama antara pemerintah dan badan-badan usaha.
Menyusul akan revolusi industri 4.0 saat ini dijelaskan Kadir bahwa pihaknya akan melanjutkan revitalisasi Industri dan Infrastruktur pendukungnya. “Agar perekonomian Indonesia memiliki daya saing, maka revitalisasi industri merupakan keniscayaan,” tambah Kadir.
Beberapa langkah yang akan dilakukan guna capai tujuan tersebut adalah, menguatkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dari berbasis komoditas menjadi lokomotif pembangunan ekonomi. Tak lupa percepatan pengembangan industri prioritas nasional.
Terutama di industri manufaktur, industri pangan, industri energi, serta industri kelautan/maritim, untuk menciptakan nilai tambah, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta memperkokoh struktur ekonomi menuju kemandirian.
Penggunaan komponen dalam negeri (TKDN) untuk memperkuat industri nasional juga akan dijanjikan peningkatannya serta membuka lapangan kerja yang lebih luas di dalam negeri.
Sektor pangan sendiri akan dilakukan revitalisasi industri pengolahan pascapanen sub-sektor pangan, hortikultura, hingga perkebunan. Bidang maritim paslon 01 akan mengembangkan industri kelautan/kemaritiman, serta mendorong investasi infrastruktur pendukungnya.
Meneruskan dan mengokohkan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) untuk mencapai target yang terukur pada tahun 2025, termasuk memberikan akses kepada rakyat untuk mengembangkan dan mengelola sumber- sumber energi terbarukan.
Yang terakhir meneruskan revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana logistik domestik dan internasional, seperti pelabuhan dan gudang dengan fasilitas pengolahan pascapanen.
Revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana tersebut bertujuan agar biaya logistik dapat bersaing dengan memanfaatkan kemajuan digital.
Dosen dan Pengamat Infrastruktur Universitas Pancasila Program Studi Teknik Sipil Hera Zetha Rahman menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang diperiode pertama ini tergolong masive bukanlah hal yang mudah dilaksanakan.
Hal tersebut lantaran berbagai batasan di luar pembiayaan, mengacu pada dua prinsip dasar pembangunan infrastruktur oleh pemerintah yang harus terukur pada dua hal yaitu, kelayakan ekonomi dan kelayakan finansial.
“Untuk ke depan, pemerintah harus dapat melakukan terobosan-terobosan yang implementatif terhadap nilai ekonomi kawasan yang telah dibangun infrastrukturnya. Contoh pembangunan jalan tol trans Jawa, trans Sumatera, harus mampu meningkatkan value added untuk daerah yang dilintasi infrastruktur tersebut,” jelas Hera saat dihubungi Kontan.co.id pada Selasa (12/3).
Peningkatan SDM bagi masyarakat yang dilintasi juga ditekankan oleh Hera agar SDA dan hasil kreasi daerah dapat dipasarkan dengan baik.
“Bagaimana menghubungkan infrastruktur yang ada dengan kawasan-kawasan potensial baik potensial wisata, atau daerah potensi SDA. sehingga pembangunan infrastruktur tersebut secara nyata dapat meningkatkan value capture daerah tersebut,” sambung Hera.
Senada dengan Hera, Djoko Setijowarno, pengamat transportasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, pembangunan saat ini sudah dicukupkan di Jawa namun masih perlu di luar Jawa.
Djoko juga menekankan akan peningkatan infrastruktur perairan. SDM menjadi poin yang perlu diutamakan juga selain pembangunan dan peningkatan infrastruktur. “Untuk infra struktur perairan kurang, sungai danau penyeberangan, nah itu semua juga butuh SDM,” tegas Djoko.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
