Reporter: Ratih Waseso | Editor: Yudho Winarto
Dosen dan Pengamat Infrastruktur Universitas Pancasila Program Studi Teknik Sipil Hera Zetha Rahman menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang diperiode pertama ini tergolong masive bukanlah hal yang mudah dilaksanakan.
Hal tersebut lantaran berbagai batasan di luar pembiayaan, mengacu pada dua prinsip dasar pembangunan infrastruktur oleh pemerintah yang harus terukur pada dua hal yaitu, kelayakan ekonomi dan kelayakan finansial.
“Untuk ke depan, pemerintah harus dapat melakukan terobosan-terobosan yang implementatif terhadap nilai ekonomi kawasan yang telah dibangun infrastrukturnya. Contoh pembangunan jalan tol trans Jawa, trans Sumatera, harus mampu meningkatkan value added untuk daerah yang dilintasi infrastruktur tersebut,” jelas Hera saat dihubungi Kontan.co.id pada Selasa (12/3).
Peningkatan SDM bagi masyarakat yang dilintasi juga ditekankan oleh Hera agar SDA dan hasil kreasi daerah dapat dipasarkan dengan baik.
“Bagaimana menghubungkan infrastruktur yang ada dengan kawasan-kawasan potensial baik potensial wisata, atau daerah potensi SDA. sehingga pembangunan infrastruktur tersebut secara nyata dapat meningkatkan value capture daerah tersebut,” sambung Hera.
Senada dengan Hera, Djoko Setijowarno, pengamat transportasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, pembangunan saat ini sudah dicukupkan di Jawa namun masih perlu di luar Jawa.
Djoko juga menekankan akan peningkatan infrastruktur perairan. SDM menjadi poin yang perlu diutamakan juga selain pembangunan dan peningkatan infrastruktur. “Untuk infra struktur perairan kurang, sungai danau penyeberangan, nah itu semua juga butuh SDM,” tegas Djoko.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
