Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo memastikan bahwa Perum Bulof akan menyerap gabah/beras petani. Dia mengatakan akan meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mengurus anggaran penyerapan beras tersebut.
"Saya pastikan beras petani akan diserap oleh Bulog dan saya akan segera memerintahkan Menteri Keuangan untuk membantu terkait anggarannya," ujar Jokowi, Jumat (26/3).
Jokowi juga menegaskan bahwa tak akan ada beras impor yang masuk ke Indonesia hingga Juni 2021, bahkan menurutnya impor sudah tidak dilakukan hampir tiga tahun terakhir. Memorandum of Understanding (MoU) yang dilakukan dengan Thailand dan Vietnam hanya untuk berjaga-jaga di tengah pandemi Covid-19.
"Itu hanya untuk berjaga-jaga mengingat situasi pandemi yang penuh dengan ketidakpastian. Saya tegaskan sekali lagi berasnya belum masuk," kata Jokowi.
Jokowi juga menyebut bahwa memasuki masa panen, harga beras di tingkat petani belum sesuai dengan harapan. Karenanya, dia meminta agar perdebatan mengenai impor beras ini dihentikan.
Baca Juga: Jokowi pastikan tidak ada beras impor yang masuk hingga Juni 2021
Menurut Jokowi, perdebatan mengenai impor beras ini mengakibatkan anjloknya harga gabah di tingkat petani.
Adapun, rencana impor ini tercantum dalam paparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Kerja Kemendag, Kamis (4/3). Alokasi impor ini terbagi 500.000 ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 500.000 ton sesuai kebutuhan Bulog.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi juga membeberkan rencana impor ini bukan dikarenakan pasokan beras yang kurang. Menurut Lutfi, rencana impor beras sebesar 1 juta ton ini merupakan sebuah mekanisme pemerintah untuk menjaga cadangan beras yang dimiliki oleh Bulog.
Pasalnya, Bulog diharuskan memiliki cadangan beras pemerintah (CBP) sebesar 1 juta ton hingga 1,5 juta ton. Sementara, menurutnya stok beras Bulog saat ini kurang dari 1 juta ton, bahkan ada yang mengalami turun mutu.
Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia menemukan adanya potensi maladministrasi terkait pengambilan keputusan dalam kebijakan impor beras.
Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika mengatakan, potensi maladministrasi ini melihat polemik yang terjadi, juga berbagai indikasi produksi dan stok beras yang tidak menunjukkan masalah sehingga impor harus dilakukan.
Ombudsman meminta pemerintah untuk menggelar rapat koordinasi terbatas (rakortas) untuk menunda keputusan impor beras tersebut.
"Ombudsman meminta Kemenko Perekonomian melaksanakan rakortas menunda keputusan impor, bukan menunda pelaksanaan impornya, hingga menunggu perkembangan panen dan pengadaan perum Bulog," ujar Yeka dalam konferensi pers, Rabu (24/3).
Selanjutnya: Ada MoU pengadaan beras dengan Thailand, Dirut Bulog: Utamakan beras dalam negeri
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
