Sumber: Kompas.com | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Kesempatan besar akan dibuka lebar bagi swasta untuk membangun infrastruktur, apabila dana APBN tidak mencukupi.
Demikian Jokowi mengatakan hal tersebut merespon pertanyaan anggota Kadin mengenai peran swasta dalam pembangunan infrastruktur dan konektivitas dalam Dialog Capres dengan Kadin, Jumat (20/6).
"APBN tidak cukup, swasta harus harus diberi kesempatan membangun infrastruktur," ujar Jokowi.
Mengenai tol laut, kata Jokowi, bukan membangun jalan aspal di atas laut, namun menghubungkan ujung barat dan timur Indonesia dengan transportasi murah seperti kapal laut dan infrastruktur deep sea port (pelabuhan laut dalam).
"Itu harus dibangun demi memenuhi rasa keadilan. Setiap pelabuhan eksisting harus dilengkapi dengan deep sea port. Baik itu di Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Sorong ataupun Papua," tambahnya.
Menurut Jokowi, jika swasta ingin terlibat membangun deep sea port, dia mempersilakan. Akan tetapi, tidak hanya sebatas pada infrastruktur laut, melainkan juga infrastruktur darat. Pembangunan rel kereta dan modanya, sangat penting untuk mendukung kelancaran distribusi dan logistik yang lebih murah.
"Oleh karena itu, agar semua terlaksana, segala hal yang terkait perizinan, dan regulasi harus dipotong, harus disederhanakan, agar swasta mau lebih banyak terlibat," tandasnya.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan, ada tiga masalah utama yang menghambat pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ketiga masalah itu adalah pendanaan, perizinan, dan pembebasan lahan.
"Dana, perizinan, dan lahan, terutama pembebasannya sangat berlarut. Itu yang menjadi kendala utama dan menghambat percepatan pembangunan infrastruktur," kata Jokowi. (Hilda B Alexander)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
