kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.180   20,00   0,12%
  • IDX 7.096   112,58   1,61%
  • KOMPAS100 1.062   21,87   2,10%
  • LQ45 836   18,74   2,29%
  • ISSI 214   2,12   1,00%
  • IDX30 427   10,60   2,55%
  • IDXHIDIV20 514   11,54   2,30%
  • IDX80 121   2,56   2,16%
  • IDXV30 125   1,25   1,01%
  • IDXQ30 142   3,33   2,39%

Tim Jokowi: Harus dijelaskan transaksi saham MNC


Jumat, 20 Juni 2014 / 15:27 WIB
Tim Jokowi: Harus dijelaskan transaksi saham MNC
ILUSTRASI. Alpukat, jadi salah satu makanan yang bisa bantu untuk menumbuhkan dan merawat kesehatan rambut secara alami.


Reporter: Adhitya Himawan | Editor: Uji Agung Santosa

JAKARTA. Anggota tim sukses Jokowi-Jusuf Kalla, Poempida Hidayatullah mendesak agar pasangan Prabowo-Hatta harus menjelaskan transaksi besar-besaran saham MNC Grup milik Hari Tanoesoedibjo. Hal ini demi menjaga transparansi Pilpres 2014 ini dalam konteks dana-dana yang melibatkan capres-cawapres.

Poempida mengatakan, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian publik. Sebab, pembelian saham 4 perusahaan Grup MNC senilai Rp 868,9 miliar oleh investor yang bernama "Tanoesoedibyo Prabowo-Hatta" itu membuat kecurigaan kepada kubu Prabowo-Hatta sebagai bentuk tindakan komersial dengan motif politik.

Menurutnya yang lebih mencurigakan, setelah transaksi berjalan 20 menit. Nama investor mendadak dan sim-salabim berubah menjadi Tanoesoedibjo Harry. "Pada saat proses itu terjadi Pak Prabowo tidak melakukan kegiatan kampanye. Mungkin ada hal penting yang harus dilakukan," kata Poempida, Jumat, (20/5).

Dia menekankan waspada atas terjadinya transaksi oleh pasangan capres tersebut. Apalagi hasil survey sering menempatkan Prabowo-Hatta berada jauh di bawah Jokowi-JK. "Apakah ini sebagai strategi untuk mendapatkan dana politik? Dengan cara menggoreng saham?," ujar Poempida.

Karena itulah Poempida mendesak Prabowo-Hatta dan Hary Tanoesoedibjo memberikan penjelasan atas dugaan mendapatkan dana untuk kepentingan pilpres tersebut. Semua pihak wajib mengedepankan transparansi dalam penggunaan dana kampanye sesuai perintah UU. Selain itu dia meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) proaktif untuk menelusuri asal-usul dan transaksi yang sangat bernilai politis tersebut.

Jangan sampai transaksi tersebut sebagai awal penggelontoran dana untuk pemenangan pilpres. "Jangan sampai ada dana-dana yang dicuci melalui pasar modal, yang sebenarnya berasal dari dana haram yang didapatkan secara tidak benar. Menurutnya publik pun berhak curiga, apakah dana itu berasal dari mafia minyak yang diduga sedang menjalankan politik balas budi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×