Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo (Jokowi) bersiap langsung tancap gas. Sejumlah program yang Jokowi janjikan selama masa kampanye sedang disusun lebih matang.
Namun, itu baru bisa dilakukan mulai tahun 2015. Sempitnya ruang fiskal untuk mengajukan program di akhir tahun 2014 menjadi alasannya. Namun demikian, jika Jokowi ingin membuat program baru di akhir 2014 masih ada celah yang bisa digunakan, agar ada anggaran untuk program tersebut.
Menurut Menteri Keuangan Chatib Basri, beberapa celah itu diantaranya keberadaan dana sisa lebih pagu anggaran alias Silpa tahun 2013. Cuman, untuk bisa mencairkan dana ini supaya bisa mendanai program baru 100 hari Jokowi, haru ada persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Celah lainnya adalah menggunaka dana yang digunakan untuk program pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Masih ada celah di penghematan dwelling time," ujar Chatib Basri, kemaren.
Cara terakhir, jika Jokowi tetap menginginkan ada program 100 hari di awal kepemimpinannya adalah mengajukan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2014. Hanya saja, jika menggunakan jalur ini waktunya tidak akan cukup bagi Jokowi.
Sementara itu staf khusus bidang ekonomi dan pembangunan Firmanzah menambahkan, program seratus hari lebih baik sesuai dengan APBN-P. Tujuannya, supaya dana yang tersedia ada, karena programnya sudah dianggarkan.
Namun, Ia menilai sejatinya pemerintahan Jokowi telah diwariskan APBN-P 2014. Mau tidak mau, Ia harus memulai pemerintahannya dengan APBN-P 2014. "Negara ini kan negara hukum, dan APBN-P juga produk hukum yang harus ditaati," kata Firmanzah.
Sementara salah satu tim penyusun kebijakan ekonomi Jokowi Hendrawan Supratikno bilang, salah satu program yang ingin dilakukan di awal pemerintahannya adalah memasukan program di bidang kesehatan, seperti menyusun kartu Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
