Reporter: Noverius Laoli | Editor: Asnil Amri
JAKARTA. Sebelum menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi atau (Perpu MK), pihak Istana telah menghitung kekuatannya agar bisa lolos di Senayan.
Sebagaimana diketahui, Perpu MK banyak ditolak oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jika penolakan kian besar, tentu berpotensi memakzulkan Presiden dengan alasan inkonstitusional menerbitkan Perpu.
Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan, pihaknya telah mempertimbangkan secara matang sebelum Perpu itu diteken oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Sekarang kan Perpu itu belum dibahas di DPR. Yang pasti, kami sudah mempertimbangkan secara mendalam, sesuai konstitusional Presiden," tutur Julian, Sabtu (19/10).
Menurut Julian, pemerintah telah memeriksa secara seksama apakah Perpu itu inkonstitusional atau tidak. Dan sejauh ini, pemerintah berpendapat, bahwa Perpu MK itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Selain itu, Julian juga mengklaim, selama ini SBY bekerja sesuai dengan sistem perundang-undangan yang berlaku. Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR dari PDI-P Eva Kusuma Sundari mempertanyakan keabsahan Perpu MK itu.
Ia bilang, Perpu itu sepatutnya ditolak DPR karena isinya tidak sesuai dengan UUD 1945. Apalagi prasyarat keluarnya Perpu tak terlihat pada kasus tertangkapnya ketua MK non aktif Akil Mochtar oleh KPK. Sebab kata Eva, MK tidak bubar ketika salah satu hakimnya ditangkap oleh KPK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
