kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

SBY siap bertatap muka dengan hakim MK


Minggu, 20 Oktober 2013 / 10:41 WIB
SBY siap bertatap muka dengan hakim MK
ILUSTRASI. Promo Kartu Kredit CIMB Niaga, Diskon Semua Produk Traveloka Hingga Rp300.000


Reporter: Noverius Laoli | Editor: Asnil Amri

JAKARTA. Keinginan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkabulkan. Pihak istana saat ini tengah mencari waktu yang tepat untuk bertemu dengan hakim MK tersebut.

Perlu diketahui, permintaan pertemuan hakim MK tersebut menyusul keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang MK.

Julian Aldrin Pasha, Juru Bicara Presiden SBY mengatakan, bahwa presiden sudah menyatakan kesdiaan bertemu dengan kedelapan hakim MK guna melakukan pembahasan lebih lanjut tentang Perpu yang telah diteken presiden itu.

"Bapak Presiden bersedia bertemu. Kami sedangan mencari waktu yang pas untuk hakim dan bapak presiden untuk pembahasan lebih lanjut," tutur Julian, Sabtu (19/10).

Menurut Julian, MK menginginkan untuk menindaklanjuti implementasi dari Perpu MK itu untuk dilaksanakan. Julian menegaskan, agenda pertemuan hakim MK dengan SBY itu akan membicarakan implementasi Perpu dan bukan substansi dari Perpu MK.

Selain itu, pihak Istana menyatakan, penerbitan Perpu MK untuk menjaga dan mengembalikan kewibawaan MK di mata masyarakat yang terpuruk pasca ditangkapnya Ketua MK non aktif Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan suap.

Sebelumnya, Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva sempat mengutarakan keinginannya untuk bertemu dengan SBY guna mempertanyakan Perpu MK tersebut. Terkait dengan etika profesi, MK akan mengeluarkan peraturan tentang pembentukan Dewan Etik yang bertugas mengawasi hakim MK. Nantinya, Dewan Etik itu bersifat tetap dengan masa jabatan tiga sampai lima tahun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×