Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan akan mendengarkan masukan masyarakat terkait usulan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
"Kita coba dengarkan, kan, masukan-masukannya," kata Prasetyo di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).
Ia menyampaikan, berbagai masukan akan ia hormati dan terima. Tidak terkecuali, survei LSI Denny JA yang menemukan bahwa persentase pemilih Prabowo yang kurang setuju atau sama sekali tidak setuju dengan Pilkada melalui DPRD mencapai 67,1 persen.
Baca Juga: Rekor Dunia Angkat Besi: Rizki Juniansyah Naik Pangkat, Berapa Gaji Kapten TNI?
Sementara itu, sebanyak 29,9 persen setuju dan tiga persen menjawab tidak tahu saat dimintai tanggapan terkait mekanisme Pilkada tidak langsung.
"Kita kan menghormati semua pendapat itu. Pasti semua pandangan kan ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mendukung sementara belum, kan gitu. Nggak ada masalah juga, kita lihat nanti," ucap Prasetyo.
Usulan Presiden Prabowo
Sebagai informasi, usulan Pilkada melalui DPRD disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan.
Menurut Prabowo, usulan itu merupakan solusi agar politik tidak ditentukan oleh orang berduit.
Ia pun mengaku condong akan mengajak kekuatan politik untuk memberikan solusi tersebut.
"Jadi saya sendiri condong, saya akan mengajak kekuatan politik, ayo marilah kita berani, berani memberi solusi kepada rakyat kita, demokratis tapi jangan buang-buang uang," kata Prabowo dalam puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Golkar di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
"Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya kenapa nggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai," imbuh Prabowo.
Survei LSI Denny JA
Sementara itu, survei LSI Denny JA mengungkap mayoritas pemilih Presiden Prabowo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menolak wacana tersebut.
Survei dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling pada 1.200 responden antara 19–20 Oktober 2025.
Jumlah responden mampu mewakili opini seluruh masyarakat Indonesia mengingat hasil survei serupa sebelumnya nyaris sesuai dengan rekapitulasi KPU.
"Teknik pengumpulan data wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner, jadi bukan dengan pencuplikan, atau telepon, atau media sosial. Tetapi langsung kita menerjunkan tim
Baca Juga: Berlaku Mulai 2 Januari 2026, Siapa Saja yang Berhak Melaporkan Kasus Kumpul Kebo? surveyor kita ke lapangan," kata Ardian di Kantor LSI Denny JA, Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (7/1/2026).
Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2026/01/08/23060431/istana-janji-dengarkan-kritik-warga-soal-pilkada-via-dprd.
Selanjutnya: Morgan Stanley Siap Luncurkan Dompet Aset Digital, Perluas Produk Kripto
Menarik Dibaca: Ubah Botol Plastik Jadi Bernilai, Mesin Daur Ulang Aquviva Kini Ada di Tangerang
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













