Reporter: Hervin Jumar | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyiapkan tiga strategi utama untuk menjaga stabilitas harga beras di tengah ancaman El Nino 2026 yang diperkirakan mencapai kategori sangat kuat.
Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan produksi dan gejolak harga pangan selama musim kemarau.
Baca Juga: Pajak Marketplace Tuai Keluhan, Pengamat Nilai Timing Penerapan Kurang Tepat
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan, pemerintah akan memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), mengoptimalkan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta mempercepat penyaluran bantuan pangan beras tahap kedua mulai Agustus 2026.
"Beras memang ada beberapa yang agak naik sedikit, tetapi secara umum masih cukup stabil. Namun demikian, pertama Gerakan Pangan Murah (GPM) terus digencarkan pemerintah. Kedua, SPHP beras medium digencarkan ke pasar-pasar. Lalu program bantuan pangan beras tahap kedua untuk bulan Agustus akan digeber," ujar Ketut dalam keterangan resmi, Minggu (2/8/2026).
Menurut Ketut, intervensi tersebut diperlukan di tengah kenaikan harga gabah di tingkat petani yang ikut mendorong harga beras di tingkat penggilingan.
Data Bapanas menunjukkan, harga Gabah Kering Panen (GKP) saat ini berada di kisaran Rp 6.500 hingga Rp 7.700 per kilogram, level yang dinilai masih menguntungkan petani.
Baca Juga: Bank Dunia Ungkap Ironi Jakarta, Ekonomi Terbesar Tapi Persepsi Hindari Pajak Tinggi
Sementara itu, per 30 Juli 2026, rata-rata harga beras medium di tingkat penggilingan tercatat Rp 13.251 per kilogram dan beras premium Rp 14.673 per kilogram.
Meski demikian, Bapanas menyebut harga beras medium di tingkat konsumen masih terkendali, sedangkan harga beras premium hanya sedikit melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
Untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah telah menggelar 6.589 kali Gerakan Pangan Murah di 38 provinsi dan 448 kabupaten/kota sepanjang Januari hingga Juli 2026.
Selain itu, penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) telah mencapai 1,43 juta ton. Jumlah tersebut terdiri atas penyaluran SPHP pada Januari-Februari sebanyak 221.050 ton, SPHP periode Maret-Juli sebesar 552.380 ton, serta bantuan pangan tahap pertama sebanyak 662.880 ton.
Baca Juga: Prabowo Adopsi Model India untuk Kejar Target 3 Juta Rumah, Pengamat: Perlu Reformasi
Dalam waktu dekat, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan pangan beras tahap kedua sebanyak 997.200 ton kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat. Masing-masing keluarga akan menerima 10 kilogram beras per bulan selama tiga bulan.
Dengan penyaluran tersebut, total distribusi Cadangan Beras Pemerintah diperkirakan melampaui 2 juta ton. Adapun stok beras pemerintah saat ini masih mencapai sekitar 5,25 juta ton.
Ketut menilai besarnya stok tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menjaga kecukupan pasokan sekaligus meredam potensi kenaikan harga apabila dampak El Nino mulai memengaruhi produksi pangan.
Sebagai informasi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan El Nino 2026 telah memasuki fase aktif setelah anomali suhu muka laut di Samudra Pasifik melampaui ambang batas 0,5 derajat Celsius.
Baca Juga: Separuh Piutang Pajak Tak Tertagih? DJP Bentuk Cadangan Rp 47,42 Triliun
BMKG memperkirakan, puncak musim kemarau akan terjadi pada Agustus hingga September 2026. Peluang El Nino berkembang menjadi kategori sangat kuat mencapai 75% dan diperkirakan bertahan hingga awal 2027.
Kondisi tersebut berpotensi memicu musim kemarau yang lebih panjang dan lebih kering di sebagian besar wilayah Indonesia, sehingga meningkatkan risiko terhadap produksi pertanian dan pasokan pangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













![[Intensive Workshop] Business Dashboard, From Excel to Power BI](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_22072614202900.jpg)
