/2025/12/17/239657444.jpg "Yusril Akui Wacana Pilkada Lewat DPRD Mulai Berkembang")
Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengakui, jika wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD berkembang saat ini.
Namun, ia belum mengetahui detail atas wacana tersebut.
"Saya belum tahu detailnya, nanti salah saya kalau jawab. Memang sih wacana itu berkembang sekarang, apakah akan dilaksanakan Pilkada langsung ataukah Pilkada tidak langsung," ujar Yusril saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (7/1/2026).
Baca Juga: Hasil Survei LSI Denny JA: Mayoritas Publik Menolak Pilkada Lewat DPRD
Yusril meminta publik mengikuti perkembangan ihwal wacana tersebut yang akan dibahas dalam RUU Pemilu di DPR RI.
"Kajian sudah dilakukan, tetapi sementara ini diserahkan kepada DPR untuk inisiatif mengajukan RUU (revisi undang-undang) tersebut," kata dia.
Yusril menuturkan, hingga kini pemerintah belum memiliki gambaran detail mengenai arah perubahan UU Pilkada ke depan.
"Kita lihat lah perkembangannya seperti apa nanti. Tapi saya kira memang, itu kan akan dibahas sendiri dalam UU tentang Pilkada ya," kata Yusril.
Walaupun demikian, Yusril menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) sebenarnya telah memberikan arah pengaturan pemilu ke depan dengan pembagian antara pemilu nasional dan pemilu lokal.
"Kaitannya kan karena MK sudah menggariskan adanya Pemilu Pusat dengan Pemilu Daerah. Saya belum bisa jawab soal itu," ucapnya.
Baca Juga: Ekonom BCA Proyeksikan Cadangan Devisa RI Desember 2025 Naik di Atas US$150,1 Miliar
Usulan Pilkada via DPRD
Diberitakan sebelumnya, wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali mencuat setelah disuarakan Presiden Prabowo Subianto dan Partai Golkar.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan agar mekanisme pilkada pada pemilu mendatang dilakukan melalui D PRD.
Usulan tersebut disampaikan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat perayaan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
"Khusus menyangkut pilkada, setahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPRD kabupaten/kota biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin ini perlu kajian mendalam," kata Bahlil.
Baca Juga: Mengapa BI Mengganti JIBOR dengan INDONIA? Ini Penjelasannya
Gerindra Dukung
Partai Gerindra secara terbuka menyatakan dukungan terhadap usulan tersebut. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono mengatakan, partainya mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.
"Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur," ujar Sugiono dalam keterangannya, Senin (29/12/2025).
Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno mengakui bahwa pilkada melalui DPRD berpotensi mengurangi hak rakyat untuk memilih secara langsung. Namun, ia menilai usulan tersebut tetap layak dipertimbangkan.
"Kami melihatnya itu adalah sebuah usulan yang memang layak dipertimbangkan. Kami melihat adanya peningkatan intensitas di berbagai hal. Satu, politik uang. Dua, politik dinasti. Dan pada saat itu ada politik identitas yang sangat besar intensitasnya, ketika pilkada itu dilaksanakan secara langsung (dipilih rakyat)," ujar Eddy dalam Refleksi Akhir Tahun 2025 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Selanjutnya: Perpres Badan Nuklir Tinggal Diteken, Pemerintah RI Siap Bentuk NEPIO
Menarik Dibaca: 9 Cara Mengurangi Selulit pada Kulit yang Dapat Anda Coba
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
