/2023/06/08/585582695.jpg "Investasi Rp 158 Triliun Mengalir ke IKN, Namun Fondasi Ekonomi Dinilai Belum Kokoh")
Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Komitmen investasi jumbo sebesar Rp 158,73 triliun yang dikantongi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) lewat skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) kembali menjadi sorotan.
Besarnya nilai komitmen ini dipandang belum sepenuhnya mencerminkan kesiapan ekonomi dasar di IKN sebagai pusat pertumbuhan baru.
Pengamat Infrastruktur dan Tata Kota, Yayat Supriatna, menilai daya tarik IKN saat ini masih bertumpu pada statusnya sebagai ibu kota politik.
Aktivitas ekonomi di kawasan tersebut masih didominasi pembangunan fasilitas pemerintahan, birokrasi, dan kebutuhan aparatur negara.
Menurutnya, situasi ini berbeda dengan konsep ibu kota ekonomi yang biasanya memiliki sektor unggulan jelas sebagai motor pertumbuhan.
Baca Juga: Rosan Sebut Butuh Investasi Rp 13.000 Triliun untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi 8%
Yayat menekankan pentingnya kehadiran “mata air ekonomi” atau sektor utama yang bisa menjadi penggerak investasi jangka panjang. Tanpa fondasi sektor primer atau industri bernilai tambah tinggi, investor akan cenderung masuk hanya untuk proyek yang melayani kebutuhan dasar kota pemerintahan.
“Pertanyaannya, sektor apa yang akan menjadi mesin ekonomi IKN? Jika manufaktur yang ingin digenjot, berarti harus ada industri pengolahan yang mampu menyerap tenaga kerja dan menciptakan rantai nilai,” ujar Yayat, Rabu (26/11/2025).
Ia menambahkan, jika sektor primer seperti manufaktur, pertambangan, atau hilirisasi tidak menjadi fokus, maka investasi akan berhenti pada pembangunan fasilitas pendukung seperti perkantoran, air bersih, utilitas, pendidikan, dan kesehatan.
Dengan populasi IKN yang nantinya didominasi ASN, legislator, dan unsur pemerintahan, Yayat menilai minat investor cenderung akan terbatas pada proyek hunian dan fasilitas layanan dasar.
Baca Juga: Allianz Life Catat Hasil Investasi Rp 31 Miliar hingga Mei 2025
Karena itu, komitmen Rp 158 triliun masih dianggap sebagai bentuk optimisme, bukan angka yang serta-merta menggambarkan kesiapan realisasi cepat.
“Angka Rp 150 triliun itu adalah angka optimisme. Tantangannya adalah kapan realisasinya. Keterbukaan soal progres menjadi penting agar publik bisa menilai bahwa IKN benar-benar berkembang,” ujar Yayat.
Di sisi lain, OIKN memastikan proses investasi melalui KPBU terus berjalan. Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa pihaknya telah memperoleh total komitmen investasi Rp 158,73 triliun.
Dari jumlah tersebut, proyek senilai Rp 5,63 triliun telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Basuki memaparkan bahwa komitmen itu dikantongi dari 17 badan usaha, dengan peminat terbesar berasal dari sektor hunian. Tercatat 11 badan usaha mengajukan minat investasi senilai total Rp 64,31 triliun.
Sisanya, enam badan usaha membidik proyek infrastruktur jalan dan Multi Utility Tunnel (MUT) dengan nilai investasi Rp 94,42 triliun.
Di sektor hunian, dua pemrakarsa telah mendapatkan lampu hijau dari Kementerian Keuangan. PT Intiland Development Tbk (DILD) mengajukan investasi Rp 2,89 triliun untuk membangun 109 rumah tapak dan 41 rumah susun.
Baca Juga: Resmikan Pabrik dengan Investasi Rp 3,3 Triliun, Minuman Pepsi Bakal Kembali ke RI?
Sementara PT Nindya Karya (Persero) berkomitmen Rp 2,74 triliun untuk pembangunan delapan tower rumah susun.
Selain itu, masih terdapat sembilan calon pemrakarsa lainnya dengan potensi investasi Rp 58,68 triliun. Beberapa di antaranya adalah Ciputra Group yang berminat membangun 10 tower rusun dan 20 rumah tapak, serta PT Adhi Karya (Persero) Tbk yang membidik delapan tower rusun.
