Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ada dua skema vaksinasi kepada masyarakat yang disiapkan pemerintah. Yakni, gratis dan berbayar dengan perbandingan 30% melawan 70%. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmidzi mengungkapkan alasan mengapa pemerintah tidak mengratiskan sepenuhnya vaksin Covid-19.
Alasan pertama, kata Nadia, anggaran yang harus disiapkan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 tidak sedikit.
"Kalau melihat saja, pertumbuhan ekonomi kita ini sekarang bagaimana. Kira-kira penghasilan negara cukup tidak sih. Sementara anggaran kita untuk vaksin di 2021 saja sudah dianggarkan Rp 17 triliun. Belum kita bicara BPJS melayani orang sakit, anggarannya berapa," kata Nadia saat dihubungi Kompas.com, Senin (14/12/2020).
Selain anggaran vaksinasi, ada biaya yang diperlukan seperti menyiapkan rumah sakit, alat pelindung diri, dana bantuan sosial. Hal itu, kata dia, guna membantu pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi.
Baca Juga: Tetap disiplin jalankan protokol kesehatan 3M, vaksinasi bakal efektif
Oleh karena itu, ia berujar bahwa gotong royong dari semua pihak diperlukan. Dengan alasan itu, pemerintah membuat dua skema program vaksin yaitu vaksin subsidi dan berbayar.
"Tentu vaksin mandiri atau berbayar ini kita mendorongnya ke perusahaan-perusahaan. Tujuannya agar perusahaan bisa memvaksinasi karyawannya, sehingga perusahaan itu dapat kembali jalan, dan roda ekonomi berputar lagi," jelasnya.
Kedua, ia menilai bahwa seandainya vaksin digratiskan kepada seluruh masyarakat, akan menimbulkan masalah baru dan berdampak pada terbatasnya jumlah vaksin. Hal ini karena ada beberapa kelompok masyarakat terbilang mampu malah mendapatkan vaksin gratis.
Baca Juga: Kemenkes ungkap 12.408 tenaga kesehatan sudah dilatih untuk program vaksinasi
"Jadi ini alasannya mengapa kita mendorong dengan semangat gotong royong ini semua pihak berperan serta dalam upaya keluar dari pandemi Covid-19. Kurang pas rasanya jika si mampu ini mendapatkan subsidi. Padahal, seharusnya subsidi itu digunakan untuk masyarakat yang kurang mampu. Akhirnya nanti malah vaksinnya jadi terbatas," imbuh Nadia.
Kendati demikian, ia memastikan bahwa pemerintah tetap akan meregulasi soal harga vaksin mandiri tersebut agar tidak terlalu mahal di masyarakat.
Nadia menambahkan, pemerintah juga terus memastikan efektivitas vaksin Covid-19 baik dalam program vaksin subsidi maupun vaksin mandiri.
"Banyak hal yang kita pertimbangkan. Bukan hanya karena ini pandemi maka semua harus digratiskan," ucapnya.
Meski begitu, Nadia juga mengaku tetap menerima usulan dari ahli epidemiologi terkait vaksin gratis ke seluruh masyarakat. Ia mengaku mendengarkan semua pihak dalam usulan ke pemerintah terutama soal vaksinasi Covid-19.
Baca Juga: IDI bantah dianggap tolak program vaksin corona dari pemerintah
Akan tetapi, kata dia, ada baiknya jika semua pihak juga memahami berbagai pertimbangan pemerintah dalam pengadaan vaksin.
"Tidak apa menyuarakan, tapi tetap ada baiknya kita memahami kenapa sih ada vaksin mandiri dan vaksin subsidi. Tapi kita akan kaji terus berbagai pertimbangan itu," kata Nadia.
Rencana pemerintah yang membagi dua skema program vaksin ditanggapi berbagai pihak termasuk ahli epidemiologi.
Baca Juga: Kemenkes beberkan perbedaan vaksin subsidi dengan vaksin mandiri
Ahli Epidemiologi dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman Covid-19 mengatakan, sebaiknya vaksin Covid-19 digratiskan terlebih dahulu untuk seluruh masyarakat. Alasannya, kata dia, karena pandemi Covid-19 saat ini masih berstatus bencana non alam nasional.
Di sisi lain, perlu dilakukan juga pertimbangan strategi kekebalan komunitas (herd immunity) yang ingin dicapai pemerintah.
Desakan juga disampaikan Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN Saleh Daulay. Saleh meminta pemerintah memberikan vaksin Covid-19 secara gratis bagi seluruh masyarakat yang menjadi sasaran penerima vaksinasi.
Baca Juga: Satgas Covid-19: Sekolah jangan menggelar pembelajaran tatap muka jika belum siap
Menurutnya, jika pemerintah menanggung vaksin Covid-19, maka target untuk mencapai efek herd immunity akan lebih terukur.
"Saya minta supaya (vaksin Covid-19) digratiskan," ujar Saleh saat dihubungi, Senin (14/12/2020).
Dengan melepaskan vaksin untuk dibeli secara mandiri, Saleh khawatir ada sebagian masyarakat yang terbebani sehingga memilih tidak melakukan vaksinasi. Saleh berpendapat, hal tersebut hanya akan membuat program vaksin tidak berjalan efektif.
"Kalau kurang dari itu nanti kurang efektif, maka ini kami dorong agar mencapai target yang semestinya," katanya.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemerintah Didesak Gratiskan Vaksin Covid-19, Ini Kata Jubir Vaksinasi"
Penulis : Nicholas Ryan Aditya
Editor : Krisiandi
Selanjutnya: Singapura setujui vaksin Covid-19 Pfizer, vaksinasi perdana dilakukan di akhir tahun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
