Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ada dua skema vaksinasi kepada masyarakat yang disiapkan pemerintah. Yakni, gratis dan berbayar dengan perbandingan 30% melawan 70%. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmidzi mengungkapkan alasan mengapa pemerintah tidak mengratiskan sepenuhnya vaksin Covid-19.
Alasan pertama, kata Nadia, anggaran yang harus disiapkan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 tidak sedikit.
"Kalau melihat saja, pertumbuhan ekonomi kita ini sekarang bagaimana. Kira-kira penghasilan negara cukup tidak sih. Sementara anggaran kita untuk vaksin di 2021 saja sudah dianggarkan Rp 17 triliun. Belum kita bicara BPJS melayani orang sakit, anggarannya berapa," kata Nadia saat dihubungi Kompas.com, Senin (14/12/2020).
Selain anggaran vaksinasi, ada biaya yang diperlukan seperti menyiapkan rumah sakit, alat pelindung diri, dana bantuan sosial. Hal itu, kata dia, guna membantu pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi.
Baca Juga: Tetap disiplin jalankan protokol kesehatan 3M, vaksinasi bakal efektif
Oleh karena itu, ia berujar bahwa gotong royong dari semua pihak diperlukan. Dengan alasan itu, pemerintah membuat dua skema program vaksin yaitu vaksin subsidi dan berbayar.
"Tentu vaksin mandiri atau berbayar ini kita mendorongnya ke perusahaan-perusahaan. Tujuannya agar perusahaan bisa memvaksinasi karyawannya, sehingga perusahaan itu dapat kembali jalan, dan roda ekonomi berputar lagi," jelasnya.
Kedua, ia menilai bahwa seandainya vaksin digratiskan kepada seluruh masyarakat, akan menimbulkan masalah baru dan berdampak pada terbatasnya jumlah vaksin. Hal ini karena ada beberapa kelompok masyarakat terbilang mampu malah mendapatkan vaksin gratis.
Baca Juga: Kemenkes ungkap 12.408 tenaga kesehatan sudah dilatih untuk program vaksinasi
"Jadi ini alasannya mengapa kita mendorong dengan semangat gotong royong ini semua pihak berperan serta dalam upaya keluar dari pandemi Covid-19. Kurang pas rasanya jika si mampu ini mendapatkan subsidi. Padahal, seharusnya subsidi itu digunakan untuk masyarakat yang kurang mampu. Akhirnya nanti malah vaksinnya jadi terbatas," imbuh Nadia.
