CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.466.000   -11.000   -0,74%
  • USD/IDR 15.897   -109,00   -0,69%
  • IDX 7.265   -43,28   -0,59%
  • KOMPAS100 1.111   -6,43   -0,58%
  • LQ45 882   -4,45   -0,50%
  • ISSI 220   -1,27   -0,57%
  • IDX30 452   -2,28   -0,50%
  • IDXHIDIV20 544   -2,85   -0,52%
  • IDX80 127   -0,79   -0,62%
  • IDXV30 136   -1,28   -0,93%
  • IDXQ30 150   -0,81   -0,54%

Ini kriteria PNS yang dapat uang pulsa hingga Rp 400.000


Selasa, 01 September 2020 / 13:29 WIB
Ini kriteria PNS yang dapat uang pulsa hingga Rp 400.000
ILUSTRASI. Menteri Keuangan RI Sri Mulyani. Tribunnews/Jeprima


Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ada kabar baik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani aturan terkait pemberian uang pulsa kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 394/KMK.02/2020 tertanggal 31 Agustus 2020. Ada delapan ketetapan yang termuat dalam keputusan tersebut. Aturan ini berlaku hingga 31 Desember 2020. 

Pemberian tunjangan pulsa diberikan untuk mendukung kegiatan bekerja yang saat ini banyak dilakukan di rumah karena adanya pandemi virus corona. 

Baca Juga: Ingat! Subsidi gaji, pekerja tidak harus buka rekening di bank BUMN

"Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan dan kegiatan operasional, kepada Aparatur Sipil Negara perlu diberikan biaya paket data dan komunikasi," tulis Sri Mulyani dalam KMK tersebut. 

Lantas, siapa saja PNS yang dapat memperoleh tunjangan pulsa tersebut? 

Kriteria penerima uang pulsa 

Menurut KMK Nomor 394/KMK.02/2020, disebutkan biaya paket data dan komunikasi akan diberikan hanya kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi secara daring (online). 

Baca Juga: Jangan lupa, ini hari terakhir lapor rekening karyawan penerima BLT Rp 600 ribu

"Bahwa dengan adanya penerapan sistem kerja pegawai Aparatur Sipil Negara dalam tatanan normal baru, tugas kedinasan, dan kegiatan operasional perkantoran antara lain berupa rapat dan monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan secara daring (online) dari rumah/tempat tinggalnya (work from home)," tulis KMK tersebut. 



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×