Reporter: Fahriyadi | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Jika tidak ada hambatan, rencananya PT Jakarta Monorail akan mulai melakukan konstruksi proyek monorel Jakarta pada Oktober 2013 mendatang.
Dalam rangka mengawal megaproyek bernilai Rp 7 triliun tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta kemungkinan akan membentuk Panitia Khusus Monorel.
Wakil Ketua DPRD DKI, Triwisaksana (Sani) mengungkapkan bahwa pansus ini tak lain untuk antisipasi agar jangan sampai nantinya proyek ini menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan memastikan bahwa seluruh biaya pembangunan ditanggung oleh swasta.
"Di beberapa kota di negara lain, banyak swasta yang tak sanggup membangun proyek ini dan akhirnya pemerintah yang mengambil alih," ujar Sani.
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, hal pertama yang akan disikapi DPRD dalam proyek ini ialah terkait aspek legalnya. Hal ini berkaitan pula dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2030.
Dalam RTRW 2030 ini, hanya ada green line dan blue line yang menjadi jalur monorel garapan PT JM. Sementara itu, di sisi lain, ada upaya PT JM melakukan koneksi jalur monorel dari Kuningan menuju Cawang untuk terhubung dengan proyek monorel konsorsium BUMN yang dipimpin oleh PT Adhi Karya Tbk (ADHI).
"Rencana koneksi tersebut yang belum tercantum dalam RTRW DKI Jakarta 2030," ucapnya.
Selain itu, lanjut Sani, aspek pembiayaan juga menjadi hal yang penting untuk dipantau DPRD. Ia mempertanyakan apakah nantinya ada klausul pembiayaan dari APBD jika nantinya proyek ini gagal ditengah jalan. "Proyek ini kan tidak lewat mekanisme tender jadi sangat terbuka kemungkinan tersebut," sambungnya.
Aspek lain yang masuk dalam radar DPRD ialah operasional. Sani mengatakan hal tersebut menyangkut konsorsium yang dibentuk pada akhir Juni lalu. Konsorsium itu melibatkan beberapa perusahaan asing dari China dan Thailand.
Ia pun mempertanyakan alasan menggunakan kereta dari China, sementara ada rencana pembangunan proyek serupa dari konsorsium yang menggunakan kereta buatan dalam negeri, yakni PT Inka.
Untuk semua hal itu, Sani bilang DPRD akan memantau kelanjutan proyek yang sempat mangkrak pada tahun 2008 dan dihidupkan lagi oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.
Kendati begitu, Sani memastikan bahwa pansus tersebut saat ini belum terbentuk. Ia pun enggan menyebut kapan pastinya pansus ini akan terbentuk dan mulai bekerja.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T. Purnama enggan menanggapi rencana DPRD tersebut dan mempersilahkan DPRD membentuk pansus itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
