Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berhasil menurunkan angka kemiskinan menurun 0,19% menjadi 9,22% pada tahun 2019. Menteri Sosial Juliari P Batubara menjelaskan penurunan angka kemiskinan tersebut disebabkan adanya kebijakan yang tepat presiden Jokowi seperti Program Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT.
"Ini sangat menggembirakan. Diawal Pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Amin Ma’ruf angka kemiskinan bisa turun sebesar 0,19 menjadi 9,22 % pada bulan september terhadap Maret 2019 dan menurun 0,44 % poin terhadap September 2018," kata Mensos dalam keterangannya, Kamis (23/1).
Baca Juga: Kenaikan BPNT tak berdampak signifikan mendongkrak konsumsi nasional
Mensos menambahkan garis kemiskinan terbesar dipengaruhi oleh garis kemiskinan makanan. Hal ini tercermin dari survei BPS pada Maret 2018 komoditas beras menduduki peringkat pertama sebagai komoditas paling berpengaruh terhadap kemiskinan yaitu 20,95 % di perkotaan dan 26,79 % di perdesaan, begitupun dengan telur di peringkat ke-3 dengan sumbangan 4,09 % di perkotaan dan 3,28 % di perdesaan.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Kementerian Sosial telah memutuskan menaikan indeks bantuan BPNT dari semula Rp. 110 ribu/KPM/bulan menjadi Rp. 150 ribu/KPM/bulan.
Di samping itu, dalam kenaikan tersebut juga disertai dengan penambahan bantuan lainnya seperti :
• Sumber karbohidrat: beras atau bahan pangan lokal lain seperti jagung pipilan dan sagu;
• Sumber protein hewani: telur, ayam, daging sapi dan ikan segar;
• Sumber protein nabati: kacang-kacangan termasuk tempe dan tahu; dan
• Sumber vitamin dan mineral: sayur-mayur dan buah-buahan.
Baca Juga: Indef sebut pemerintah telah gagal tekan angka kemiskinan
"Bahan pangan tambahan selain beras dan telur dapat melihat kebutuhan KPM di daerah setempat, semisal di daerah Papua banyak Ikan segar dan sukanya Sagu, lalu di Nusa Tenggara Timur populernya Jagung atau di Jawa nyamannya tempe dan tahu," tambahnya.
Penambahan bahan pangan pada Program Sembako tersebut juga mendukung Program Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting).
Bahan pangan tambahan seperti sayur-mayur, buah-buahan, ikan segar, daging atau kacang-kacangan dapat diolah menjadi Makanan Pendamping ASI (MPASI).
Bahan pangan tambahan juga dapat meningkatkan varian gizi yang didapat oleh Ibu Hamil. Mensos berharap keluarga penerima manfaat (KPM) BPNT juga mendapatkan edukasi pemanfaatannya. Untuk itu, perlu kerja sama semua pihak agar program ini berjalan sukses.
Baca Juga: BPS: Gini Ratio September 2019 tercatat turun tipis ke 0,380
"Saya sampaikan kepada Bapak/Ibu yang hadir di forum yang penuh keberkahan ini memberikan sosialisasi dan edukasi dalam pemanfaatan Program Sembako. Supaya jangan sampai Rp. 150 ribu ini hanya terus saja dibelanjakan beras, bahan pangan lain juga diperlukan untuk dapat meningkatkan gizi KPM," kata Mensos.
Sementara itu, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Andi ZA Dulung mengatakan Program Bantuan Pangan oleh Pemerintah telah lama dilakukan dan mengalami perjalanan yang cukup panjang.
"Hingga tahun 2020 merupakan Tahap Evolusi ke-VI, dimulai sejak tahun 1997 dalam bentuk Operasi Pasar Khusus (OPK) sebagai respon atas krisis ekonomi dan kemarau berkepanjangan pada waktu itu," jelas Andi.
Program OPK sendiri, dikatakan Andi berubah menjadi Subsidi Beras Miskin (Raskin) pada tahun 2002. Bantuan Raskin berupa 15 kg/KPM/bulan dengan biaya tebus Rp. 1.600,-/Kg.
Baca Juga: BPS: Jumlah penduduk miskin di Indonesia turun pada September 2019
Seiring berjalannya waktu, Raskin berubah menjadi program Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) pada tahun 2016, dengan fokus sasaran pada masyarakat berpendapatan rendah.
Pada tahun 2017, Subsidi Rastra bertransformasi menjadi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dengan skema bantuan pangan tidak lagi di distribusi dalam bentuk Beras tetapi nontunai, melalui sistem perbankan kartu elektronik (KKS) yang diberikan langsung kepada KPM untuk dapat memperoleh beras dan/atau telur pada outlet khusus yang ditunjuk yaitu E-Warong.
Kemudian tahun 2018 Subsidi Rastra menjadi Bansos Rastra target 5,6 juta KPM dan BPNT 10 juta KPM.
Pada tahun 2020 program BPNT diperluas manfaatnya menjadi Program Sembako. "Untuk jumlah KPM-nya masih dalam perhitungan," kata Andi.
Baca Juga: BPS: Rokok jadi penyumbang terbesar kedua dalam garis kemiskinan
Lebih lanjut Andi menegaskan program sembako merupakan amanat Presiden Jokowi yang harus dikawal hingga keseluruhan tanah air. Oleh karena itu, Ditjen Penanganan Fakir Miskin terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah seperti melakukan rakor pada Rabu (22/1).
Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 21 – 24 Januari 2020, secara serentak Direktorat PFM Wilayah I, II dan III tersebut di hadiri : Sekda 34 Prop dan 514 Kab/Kota, KadisSosial 34 Prop dan Kab/Kota, Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial di 514 Kab/Kota.
Di samping itu, hadir dalam acara ini juga mitra kerja Kemensos seperti Himbara, Bank Dunia, JPAL, WFP, Microsave, BI, Bapenas, Kemenko PMK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
