Reporter: Bambang Rakhmanto | Editor: Edy Can
JAKARTA. Pemerintah berkomitmen mengurangi emisi karbon hingga 26% selama 2010 hingga 2020. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, komitmen tersebut akan tetap berjalan meski tanpa bantuan asing.
Hatta mengatakan, pemerintah telah rencana aksi yang mempertegas tugas masing-masing instansi untuk mewujudkan komitmen tersebut. “Jadi moratorium itu jelas, menteri apa mengerjakan apa,” tegas Hatta, Rabu (30/3).
Hatta menjelaskan, konsep moratorium hanya untuk hutan-hutan primer dan lahan gambut yang terbengkalai dan sama sekali tidak ada hubungan dengan hutan yang bisa dikonversi untuk infrastruktur dan lahan pangan. “Untuk infrastruktur dan lahan pangan tidak mungkin kami kurangi karena jumlah penduduk akan terus bertambah,” tegasnya.
Karena itu, dia bilang moratorium tidak untuk menghalangi ekspansi pangan yang diperlukan. Ekspansi pangan juga terukur dalam strategi nasional sehingga tidak mengagangu kebijakan pangan.
Asal tahu saja, pemerinta telah berjanji melakukan moratorium hutan dengan pemerintah Norwegia. Sebagai imbalan, pemerintah Norwegia akan memberikan bantuan sebesar US$ 1 miliar. Namun, rencana pemberlakuan moratorium hutan di Indonesia pada Januari 2011 ini masih belum jelas realisasinya hingga kini. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum juga menandatangani instruksi presiden soal moratorium hutan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
