Reporter: Margareta Engge Kharismawati | Editor: Tri Adi
JAKARTA. Masalah infrastruktur yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam pandangan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) saat ini adalah bagaimana membangun konektivitas antarwilayah di tanah air. Bagi Hanura persoalan ini penting bagi sebuah bangsa dengan wilayah yang sebagian besar terdiri dari lautan.
Untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, dan pemerataan pembangunan, pembangunan infrastruktur konektifvitas ini mutlak harus dilakukan. Karena itu, Hanura akan menjadikan program ini sebagi fokus yang akan mereka garap jika bisa memenangkan pemilihan umum, ikut berkoalisi di pemerintahan, atau pun sekadar menempatkan wakil di parlemen.
Partai dengan nomor urut sepuluh dalam pemilihan umum (pemilu) 2014 ini memandang infrastruktur yang baik sebagai bagian penting agar distribusi barang dan jasa terutama pangan bisa berjalan lancar. Jika transportasi dan distribusi lancar, maka harga barang tidak akan gampang melonjak naik saat menghadapi gangguan cuaca.
Dengan begitu, masyarakat bisa membeli dengan harga normal. Untuk itu, Hanura berjanji untuk mendorong pemerintah segera membuka sumbatan-sumbatan transportasi yang terjadi di daerah penghasil pangan.
Anggota Tim Ekonomi Hanura Erik Satrya Wardhana menjelaskan, Hanura ingin agar perekonomian masyarakat terus tumbuh dan bergerak maju. "Ekonomi rakyat bisa bergerak kalau infrastruktur memadai," ujar Erik.
Erik mengambil contoh wilayah Jawa Barat. Jawa Barat bagian Selatan dan Utara hambatan konektivitasnya masih tinggi, jalan raya masih minim. Padahal, wilayah ini adalah daerah penghasil pangan.
Hanura berjanji dalam jangka pendek akan mendorong perbaikan jalan raya di seluruh tanah air. Sedangkan untuk jangka panjangnya, partai dengan lambang berbentuk panah ini akan mendorong pemerintah membuka pelabuhan-pelabuhan di Jawa Barat bagian Selatan. Kapal-kapal akan bertolak mengangkut hasil pangan ke wilayah-wilayah lain.
Selain itu, pemerintahan ke depan perlu melanjutkan implementasi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) . Sebab program ini belum jalan di lapangan, meskipun konsepnya baik.
Meskipun demikian, Hanura belum memberikan gambaran pasti berapa target panjang jalan dan jumlah pelabuhan yang perlu dibangun untuk merealisasikan program konektivitas ini. Partai yang mengusung calon presiden purnawirawan jenderal, Wiranto dan calon wakil presiden taipan Hary Tanoesoedibjo ini, masih merumuskan dengan kemampuan bujet yang akan dialokasikan untuk program infrastruktur tiap tahun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Selain itu, pembangunan infrastruktur di wilayah timur akan tetap menjadi perhatian utama agar investor mau menanamkan duit mereka di sana.
Di sisi lain, Hanura ingin pemerintah daerah juga berani membangun transportasi publik yang lebih besar berbasis kereta api. Terutama bagi kota-kota besar sepeti Jakarta.
Ketua Fraksi Hanura Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Syarifudin Suding menambahkan, Hanura dalam program transportasinya akan mendorong agar kepercayaan publik menggunakan transportasi publik meningkat Maklum, saat ini pengguna transportasi publik masih was-was dengan maraknya kejahatan atau kecelakaan. "Manajemen transportasi harus diperbaiki," tutur Syarifudin.
Kini mari kita menunggu apakah program Hanura ini mampu mendapatkan dukungan mayoritas penduduk Indonesia.
| Butuh program kecil tapi bisa dieksekusi Ini barangkali yang harus dicatat partai politik peserta pemilihan umum 2014. Jangan cuma mengobral janji ke masyarakat, parpol harus ikut memikirkan jalan keluar untuk bangsa Indonesia. Pengamat politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Ari Dwipayana menilai, semua kontestan pemilu harus menawarkan jalan keluar dari kemandekan pembangunan infrastruktur yang dialami pemerintah. Saat ini pembangunan infrastruktur oleh pemerintah terkesan sangat minim. Tapi hal ini tidak bisa sepenuhnya kesalahan diserahkan kepada pemerintah pusat. "Pemerintah daerah juga memegang peranan penting sebagai pelaku realisasi di lapangan," kata Ari. Karena itu, dalam mengatasi persoalan infrastruktur, pemerintah terpilih kelak perlu memperbaiki sistem otonomi daerah. Misalnya, pemerintah pusat dan daerah harus membangun kepentingan bersama dalam melihat infrastruktur sebagai satu kepentingan nasional. Berbekal ini pemerintah bisa membangun infrastruktur penghubung antarpulau atau wilayah terpencil. Sebab Indonesia adalah kepulauan. Pemerintah harus menjamin penghubung daerah-daerah yang bisa menjadi sentra pertumbuhan. Berikutnya ada transformasi dari pusat pertumbuhan ini ke wilayah lain yang membutuhkan. Pengamat ekonomi dari Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa melihat program infrastruktur Hanura masih terlalu umum. Hanura harus memerinci program infrastruktur apa yang menjadi prioritas berikut targetnya. Prioritas jadi penting karena dana yang dianggarkan dalam APBN setiap tahunnya terbatas. Tidak semua proyek infrastruktur ataupun transportasi bisa dibangun. Purbaya berpandangan Indonesia membutuhkan semua elemen infrastruktur baik itu listrik, laut ataupun darat. "Jalan sudah tidak cukup lagi untuk mengimbangi tingginya jumlah kendaraan," tandas Purbaya. Dalam hal ini, menurutnya, Hanura tidak perlu membuat program-program infrastruktur yang besar dan muluk-muluk. Cukup rencana infrastruktur yang kecil namun bisa dieksekusi. |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
