Reporter: Adinda Ade Mustami, Gloria Fransisca | Editor: Tri Adi
JAKARTA. Partai Demokrat yang juga partai penguasa pemerintahan ini memandang, saat ini permasalahan infrastruktur Indonesia terletak pada pembiayaan. Karena itu, jika kembali berkuasa, Demokrat berjanji akan menekan anggaran subsidi agar bisa disalurkan untuk membiayai infrastruktur.
Sebab, infrastruktur dianggap menjadi salah satu kunci efisiensi pergerakan barang dan jasa, meningkatkan nilai tambah perekonomian. Di sisi lain pembangunan infrastruktur bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.
Agar pembangunan infrastruktur berlangsung cepat Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Partai Demokrat Andi Timo Pangerang berpendapat, pemerintah perlu menyempurnakan skema pembiayaan. "Alokasi anggaran untuk infrastruktur harus diperbesar, yaitu dilakukan melalui penekanan anggaran subsidi," katanya, Senin (10/3).
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Achsanul Qosasi sependapat dengan Andi. Ia menilai anggaran belanja infrastruktur yang kini sekitar 10% di APBN perlu ditambah menjadi 15%-20%.
Demokrat mengklaim, selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemerintah telah membangun infrastruktur jalan sepanjang 135.000 kilometer (km), jembatan 167.000 km dan terminal 89 unit.
Juga 136.000 km rel kereta api. Untuk infrastruktur air dan udara, telah terbangun dermaga Feri di 347 lokasi, pelabuhan strategis 191 titik, 59 bandara, dan 87 bandara di perbatasan. Sedang infrastruktur pertanian, pemerintahan SBY telah membangun 422 embung, irigasi untuk 1,3 juta hektare (ha) lahan, serta 22.000 megawatt (MW) pembangkit listrik. Hanya saja klaim ini tak memerinci mana pembangunan yang benar-benar baru dan sekadar perbaikan.
Ke depan, Partai Demokrat juga ingin mendorong pembangunan transportasi massal. Achsanul menyebut, partainya turut andil dalam pembangunan proyek monorel. Dia mengkritik Pemda DKI Jakarta dan swasta tak akan mampu menyelesaikan proyek itu, sehingga perlu dukungan pemerintah pusat misalnya dalam bentuk jaminan.
Walau begitu, Demokrat menyadari, pembangunan infrastruktur masih belum menyentuh seluruh masyarakat Indonesia dan mengimbangi pertumbuhan ekonomi. Untuk itu Demokrat akan ke depan ingin mendorong pemerintah menitikberatkan pada tiga pilar. Yakni koridor pembangunan mulai zona Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Papua Barat, Bali, NTB dan NTT. Pembangunan pelabuhan udara, pelabuhan laut, jalan tol.
Peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia alias MP3EI tahun ini menargetkan investasi mencapai Rp 4 triliun. Demokrat juga mendorong pembangunan sektor pertanian. "Indonesia adalah negara agraris sehingga sektor pertanian merupakan kekuatan ekonomi Indonesia," kata Achsanul.
Di sektor pertanian, Demokrat akan mendorong pembangunan pertanian modern dan pembangunan kawasan Indonesia timur. Caranya adalah dengan membangun infrastruktur irigasi, waduk, dan embung. "Agar petani kembali bergairah dalam bertani, perlu dukungan likuiditas dari pemerintah," tambahnya.
| Infrastruktur tidak hanya soal dana Program pembangunan infrastruktur yang ditawarkan Partai Demokrat terkesan tak memiliki prioritas. Pandangan tercetus dari pengamat Ekonomi dan Politik Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didin S Damanhuri. Didin berpendapat, pendanaan APBN sangat terbatas, untuk itu butuh penajaman. Selain itu, pembangunan infrastruktur tak hanya sekadar menggelontor dana besar-besaran, tapi bagaimana pembangunan infrastruktur bisa mengurai ke banyak lokasi. Apalagi selama 10 tahun Demokrat memimpin, pembangunan infrastruktur di sektor pertanian semisal sangat tertinggal. Contohnya pembangunan jalan desa, irigasi, dan pelabuhan ikan. "Pemerintah tidak memiliki program industri alat-alat pertanian. Beras masih impor, cabai impor," katanya. Dus program master plan percepatan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) juga tak menyelesaikan ketimpangan. Program ini cuma berorientasi pada continental vision dengan lebih mementingkan konektivitas jalur darat. MP3EI harus lebih berorientasi pada maritime vision agar sesuai dengan negara maritim. "Misalnya memodernisasi kapal laut, bukan menghubungkan antar pulau melalui jembatan. Itu sama saja memperkuat daratan. Padahal darat kita ini sudah padat," katanya. Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) Andrinof Chaniago juga mempertanyakan konsistensi Demokrat dalam MP3EI. MP3EI dianggap terlalu sektoral dan teknis sehingga masih dipertanyakan mana yang hendak dikembangkan secara masif, sehinga perlu di spesifikasi lebih lanjut. Menurutnya tidak semua program MP3EI perlu dijalankan. Contohnya pembangunan kereta api batubara di Kalimantan, karena hanya lebih banyak mengeruk sumber daya Indonesia untuk dijual ke luar negeri. Soal kredit bagi petani, menurutnya juga harus diimbangi dengan program kepemilikan lahan. |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
