Reporter: Margareta Engge Kharismawati, Gloria Fransisca | Editor: Tri Adi
JAKARTA. Infrastruktur yang buruk di Indonesia mengakibatkan daya saing dengan negara tetangga secara keseluruhan menjadi rendah. The Global Competitiveness Report 2012-2013 oleh World Economic Forum, daya saing Indonesia berada di peringkat 50 dari 144 negara yang dinilai. Posisi ini menurun dua tingkat ketimbang 2011-2012 dan enam tingkat dari 2010-2011.
Infrastruktur berada di posisi ketiga sebagai masalah utama yang mengganggu kemudahan berbisnis (doing business). Sementara itu, birokrasi yang tak efisien dan korupsi masih menjadi dua penghambat utama.
Menyadari ini, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menawarkan solusi dengan program yang akan mereka perjuangkan jika nanti mendapat kesempatan menjadi partai penguasa. PPP akan mengusung konsep infrastruktur berbasis konektivitas. Program ini erat hubungannya dengan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang dijalankan oleh pemerintah saat ini. PPP sepakat mendukung program infrastruktur untuk sistem logistik dan sistem transportasi nasional ini agar isa menekan biaya.
Karena itu PPP ingin mendorong pemerintah menitikberatkan pembangunan infrastruktur transportasi dan jalan yang mereka nilai masih lambat. "Ini yang sering kali menghambat investor masuk dan acap kali bikin biaya ekonomi tinggi," kata Ketua Dewan Perwakilan Pusat (DPP) PPP Bidang Ekonomi Aunur Rofiq.
Saat ini pemerintah setiap tahunnya membangun jalan raya kurang lebih 6.000 kilometer (km). "PPP kami ingin 6.000-9.000 km minimum jalan yang dibangun setiap tahunya," ujarnya.
Berdasarkan data yang dimiliki PPP, total panjang jalan di Indonesia tahun 2012 sebesar 504.183 Km. Pada tahun-tahun sebelumnya yaitu 2011 dan 2010 total panjang jalan yang dibangun masing-masing 496.607 km dan 478.667 km.
Lantaran itu, PPP ini akan fokus meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan ini. Jalan raya akan mereka utamakan untuk dibangun di wilayah Pulau Jawa.
Untuk infrastruktur di luar Jawa, partai dengan nomor urut sembilan pemilu ini akan menekankan revitalisasi pelabuhan. Pasalnya, kinerja pelayanan di pelabuhan yang lambat, bisa menimbulkan keterlambatan pengapalan dan pengiriman barang yang berujung kian membengkaknya biaya pengiriman barang.
Tak hanya memperpanjang jalan, PPP juga ingin mendorong pembangunan transportasi massal, khususnya kereta api. Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa menjelaskan, kereta api menjadi sebuah keniscayaan di tengah permasalahan tingginya kepadatan penduduk Indonesia.
Selain itu transportasi massal ini untuk menekan urbanisasi dan mengimbangi pesatnya pertambahan jumlah kendaraan bermotor. Di sisi lain transportasi massal juga bisa menghemat anggaran negara untuk subsidi bahan bakar minyak.
PPP juga mengkritisi masih minimnya alokasi anggaran infrastruktur di bujet negara. Untuk itu, ke depan PPP bertekad untuk menambah porsi bujet infrastruktur di anggaran negara, meskipun tidak memperinci berapa besar porsi yang ingin mereka perjuangkan. Jadi mari kita tunggu apakah PPP bisa merealisasikan janji mereka.
| Terbentur alokasi anggaran yang mini Menurut pengamat politik, partai politik paham kunci utama mengerek kesejahteraan rakyat adalah meningkatkan produktivitas mereka. Dan, salah satu langkah meningkatkan produktivitas adalah memperbaiki infrastruktur. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego menilai, pembangunan infrastruktur sudah menjadi permintaan mutlak di masyarakat luas. Pasalnya, infrastruktur yang baik bisa mendorong mobilitas masyarakat dan kebutuhannya. Maka dari itu, Indria mengingatkan agar partai politik melakukan sesuatu untuk memperbaiki infrastruktur, bukan semata berpikir teorinya. Tentu saja ini membutuhkan anggaran. Di sinilah fungsi partai politik yakni mendorong perbaikan infrastruktur menjadi proyek nyata. "Masa, tiap tahun anggaran infrastruktur cuma naik 10%-20%," ujar Indria. Ia melihat ambisi Partai Persatuan Pembangunan untuk meningkatkan pembangunan jalan raya tergolong tinggi. Namun, melihat anggaran infrastruktur keinginan PPP mencetak jalan lebih panjang tiap tahun mustahil terlaksana. Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economic and Finance Ahmad Erani Yustika melihat program infrastruktur dan transportasi PPP baik. Pulau Jawa membutuhkan kereta api, sedang di wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Papua membutuhkan moda transportasi perairan, kapal. Senada dengan Indria, yag jadi masalah adalah dana. Tidak mungkin semua moda transportasi bisa dibangun pemerintah setiap tahunnya. "Perlu fokus tiap tahun anggarannya mau dibangun untuk apa," katanya. Karena itu, perlu meningkatkan kerja sama dengan swasta alias public private partnership (PPP). Ini menjadi hal yang perlu digalakkan setiap partai politik. Satu lagi, sektor yang mesti mendapatkan perhatian partai yakni infrastruktur pertanian. |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
