Hampir 50% Penerimaan Negara Habis Bayar Utang, Ekonom Soroti Fiskal yang Menyempit

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Ekonom Maybank Indonesia Juniman mengatakan, persoalan utang pemerintah perlu dilihat bukan hanya dari sisi rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga dari kemampuan penerimaan negara dalam menanggung beban pembayaran utang.

Pasalnya,Hampir separuh penerimaan negara terserap untuk membayar pokok dan bunga utang pemerintah. Kondisi ini dinilai semakin mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk membiayai pembangunan dan memberikan stimulus ekonomi.

Berdasarkan laporan APBN yang telah diaudit per Desember 2025, Juniman menyebut pembayaran bunga utang mencapai sekitar Rp 800 triliun, sementara pembayaran pokok utang sekitar Rp 515 triliun. Dengan demikian, total pembayaran pokok dan bunga mencapai sekitar Rp 1.315 triliun.

Sementara itu, total penerimaan negara dalam laporan APBN tersebut sekitar Rp 2.700 triliun. Artinya, hampir 49% penerimaan negara terserap untuk membayar pokok dan bunga utang.

"Jadi dari penerimaan negara itu hampir sekitar 49% itu hanya untuk bayar utang dan pokoknya, pembayaran utang dan pokoknya. Kebayang aja, sisanya itu baru bisa habis pakai untuk subsidi, gaji dan lain sebagainya," ujar Juniman kepada Kontan, Rabu (12/8/2026).

Menurut Juniman, kondisi tersebut menunjukkan ruang fiskal pemerintah semakin terbatas. Pasalnya, setelah memenuhi kewajiban pembayaran utang, pemerintah masih harus menyediakan anggaran untuk subsidi, pendidikan, belanja pegawai, serta berbagai program pemerintah lainnya.

Tekanan tersebut terjadi ketika posisi utang pemerintah juga terus meningkat. Hingga 30 Juni 2026, utang pemerintah telah mencapai Rp 10.293,69 triliun, setara dengan 41,26% terhadap PDB. Posisi tersebut meningkat dari Rp 9.637,90 triliun pada akhir 2025.

Jika dibandingkan dengan posisi sebelum Presiden Prabowo Subianto menjabat, yakni Rp 8.473,90 triliun per akhir September 2024, utang pemerintah telah bertambah sekitar Rp 1.819,79 triliun atau 21,5%.

Dengan demikian, dalam waktu kurang dari dua tahun pemerintahan Prabowo, tambahan utang pemerintah sudah mendekati Rp 2.000 triliun.

Juniman menilai, peningkatan utang tersebut perlu diwaspadai karena semakin besar utang, semakin besar pula kewajiban pembayaran pokok dan bunga yang harus disediakan pemerintah.

Bunga Utang Makin Membebani

Selain pembayaran pokok, Juniman menyoroti meningkatnya beban bunga utang terhadap penerimaan pemerintah. Ia menyebut rasio pembayaran bunga utang telah meningkat dari sekitar 14% pada 2022 menjadi hampir 19%.

Menurutnya, angka tersebut baru mencerminkan pembayaran bunga dan belum memperhitungkan pembayaran pokok utang.

"Ya sudah pasti itu, sudah pasti akan menekan fiskal. Kan untuk bunganya saja sudah hampir 19% dari APBN, belum lagi pokoknya," kata Juniman.

Ia memperkirakan pembayaran pokok utang pada tahun ini dapat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Jika penerimaan negara tidak tumbuh sebanding dengan kenaikan kewajiban pembayaran utang, rasio pembayaran pokok dan bunga terhadap penerimaan negara akan semakin besar.

Kondisi tersebut, lanjut Juniman, akan semakin membatasi kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunan dan memberikan stimulus ekonomi.

"Dan membuat termasuk fiskal pemerintah untuk membiayai pembangunan makin terbatas. Itu baru persoalan bayar utang, belum persoalan untuk belanja yang lain," jelasnya.

Menurut Juniman, persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi di kisaran 6%-8%, pemerintah membutuhkan ruang fiskal yang cukup untuk memberikan stimulus dan membiayai pembangunan.

Namun, ruang tersebut semakin terbatas karena pemerintah dibatasi oleh ketentuan defisit fiskal sekitar 3% terhadap PDB.

"Kalau growth-nya ingin growth di atas 6% sampai 8%, tentu pemerintah harus mencari dana untuk membiayai growth itu. Nggak bisa untuk menyandarkan dari pemerintah, sebesar apapun pemerintah untuk melakukan stimulus. Kalau ceritanya defisitnya dipatok di 3%, ruang fiskalnya nggak ada," ujar Juniman.

Karena itu, Juniman mengingatkan pemerintah agar tambahan utang dapat diarahkan untuk kegiatan produktif yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi. Jangan sampai utang baru lebih banyak digunakan untuk membayar kewajiban utang sebelumnya atau membiayai belanja yang tidak meningkatkan kapasitas ekonomi.

"Jangan sampai utang dipakai hanya untuk membayar utang atau membayar subsidi dan lain sebagainya, tapi bukan untuk pembangunan," tegas Juniman.

Menurutnya, rasio utang terhadap PDB yang masih berada di sekitar 41% dan di bawah batas 60% tidak cukup menjadi satu-satunya ukuran kesehatan fiskal. Pemerintah juga perlu memperhatikan kemampuan penerimaan negara dalam membayar pokok dan bunga utang.

"Jangan sampai ke sana, soalnya nanti tekanan daripada fiskal kita makin berat. Di 40% saja sekarang, pembayaran utang, pokok dan bunga terhadap penerimaan sekarang sudah 49%," pungkas Juniman.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News