/2026/02/23/750037755.jpg "Hampir Setengah Pajak Habis untuk Bayar Utang, Ruang Fiskal Menyempit")
Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kondisi fiskal Indonesia pada 2026 menghadapi tekanan serius seiring membengkaknya beban pembayaran utang yang kian menyedot penerimaan negara.
Laporan Analisis Kritis Keberlanjutan Utang Indonesia 2026 yang disusun oleh Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) mengungkapkan bahwa hampir separuh pendapatan negara kini terserap untuk memenuhi kewajiban utang, baik pokok maupun bunga, sehingga mempersempit ruang fiskal pemerintah.
Secara rinci, pemerintah diproyeksikan harus mengalokasikan hingga Rp 599,44 triliun hanya untuk membayar bunga utang pada 2026. Angka ini meningkat sekitar 8,6% dibandingkan outlook 2025 yang sebesar Rp 552,14 triliun. Lebih mengkhawatirkan, beban bunga tersebut telah menyerap sekitar 22,27% dari total pendapatan perpajakan.
Jika digabungkan dengan pembayaran pokok utang, total kewajiban utang diperkirakan menggerus hingga sekitar 45% dari penerimaan pajak.
"Fenomena ini menggambarkan adanya inefisiensi masif dalam struktur APBN, di mana hampir separuh dari hasil pemungutan pajak rakyat tidak kembali dalam bentuk layanan publik atau pembangunan infrastruktur, melainkan hanya habis untuk melayani kreditor," dikutip dari laporan tersebut, Senin (20/4/2026).
Baca Juga: Pemerintah Komitmen Jaga Defisit 3%, tapi Beban Bunga Utang Jadi Ancaman Baru
Situasi ini menandakan terjadinya tekanan serius terhadap ruang fiskal. Dana yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, atau investasi produktif justru tersandera oleh kewajiban utang masa lalu.
Kondisi ini juga mencerminkan apa yang disebut sebagai "kekakuan fiskal (fiscal rigidity)”, di mana fleksibilitas APBN dalam merespons dinamika ekonomi menjadi sangat terbatas.
Tekanan tersebut diperparah oleh tren suku bunga global yang masih tinggi. Imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun berada di kisaran 6,6% hingga 6,9%, menjadikan biaya utang Indonesia termasuk yang tertinggi di kawasan ASEAN.
Setiap kenaikan suku bunga akan langsung meningkatkan beban bunga, mengingat kebutuhan pembiayaan utang baru yang besar untuk menutup defisit anggaran.
"Beban bunga ini menciptakan fenomena belanja paksa yang mengurangi fleksibilitas pemerintah dalam merespons dinamika ekonomi," katanya.
Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Meningkat pada Februari 2026, Cermati Penyebabnya
Di sisi lain, kemampuan negara dalam meningkatkan penerimaan juga belum menunjukkan perbaikan signifikan. Rasio pajak yang masih rendah membuat pemerintah semakin bergantung pada utang untuk membiayai belanja negara.
Kombinasi antara beban bunga yang tinggi dan pendapatan yang terbatas ini mempersempit ruang gerak fiskal secara struktural.
Laporan tersebut mengingatkan bahwa kondisi ini tidak hanya berdampak pada jangka pendek, tetapi juga berisiko menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.
Ketika APBN lebih banyak difokuskan untuk membayar utang, kemampuan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi semakin terbatas.
Tanpa langkah reformasi yang signifikan, terutama dalam meningkatkan penerimaan pajak dan mengendalikan belanja, tekanan terhadap ruang fiskal diperkirakan akan terus berlanjut.
"Hilangnya fleksibilitas ini membuat Indonesia sangat rentan terhadap guncangan eksternal dan membatasi kemampuan negara untuk mendanai sektor-sektor produktif yang memiliki nilai strategis bagi masa depan," tulis laporan tersebut.
Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Naik Jadi US$ 437,9 Miliar pada Februari 2026
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
