Utang Pemerintah Tembus Rp10.293 Triliun hingga Juni 2026, Rasio 41,26% terhadap PDB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Beban utang pemerintah Indonesia terus bertambah sepanjang paruh pertama 2026. Hingga 30 Juni 2026, total utang pemerintah tercatat mencapai Rp10.293,69 triliun atau setara 41,26% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Data Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) menunjukkan, posisi tersebut meningkat cukup signifikan dibandingkan akhir 2025 yang berada di level Rp9.638 triliun.

Kenaikan juga terlihat jika dibandingkan dengan posisi utang pemerintah per 31 Maret 2026 yang mencapai Rp9.920,42 triliun atau 40,75% terhadap PDB.

Berdasarkan data DJPPR Kementerian Keuangan, mayoritas utang pemerintah hingga Juni 2026 berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Porsi SBN mencapai 87,11% atau senilai Rp8.966,79 triliun.

Sementara itu, utang pemerintah dalam bentuk pinjaman tercatat sebesar Rp1.326,90 triliun atau sekitar 12,89% dari total utang.

Meski terus mengalami peningkatan, rasio utang pemerintah hingga Juni 2026 masih berada di bawah batas maksimal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yakni sebesar 60% terhadap PDB.

"Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik. Komposisi utang Pemerintah mayoritas berupa instrumen SBN yang mencapai 87,11%," tulis DJPPR, dikutip Rabu (12/8/2026).

Defisit APBN 2026 Melebar

Di sisi lain, Ekonom Bright Institute Awalil Rizky sebelumnya menyoroti meningkatnya kebutuhan pembiayaan utang pemerintah seiring dengan pelebaran defisit APBN 2026.

Menurut Awalil, defisit APBN 2026 melebar dari Rp638,81 triliun dalam RAPBN menjadi Rp689,15 triliun. Dengan demikian, rasio defisit meningkat dari 2,48% menjadi 2,68% terhadap PDB.

Ia menilai pelebaran defisit tersebut menunjukkan ketergantungan pemerintah terhadap instrumen utang untuk membiayai kebutuhan anggaran.

Awalil juga menilai target pendapatan negara 2026 yang dinaikkan dari Rp3.147,68 triliun menjadi Rp3.153,58 triliun atau tumbuh 10,05% dibandingkan outlook APBN 2025 sebesar Rp2.865,5 triliun cukup optimistis.

"Kenaikan outlook 2025 saja hanya 0,05%. Jadi sulit berharap lonjakan tinggi di 2026," jelasnya.

Di sisi lain, belanja negara dalam APBN 2026 meningkat dari Rp3.786,49 triliun menjadi Rp3.842,73 triliun. Angka tersebut naik 8,94% dibandingkan outlook 2025.

Menurut Awalil, peningkatan belanja tersebut menunjukkan pemerintah masih mengedepankan ekspansi belanja meski terdapat wacana efisiensi.

Lebih lanjut, pembiayaan utang pemerintah dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp832,21 triliun, meningkat dibandingkan yang tercantum dalam RAPBN seiring pelebaran defisit.

Pembiayaan tersebut terdiri dari penerbitan SBN neto sebesar Rp799,53 triliun dan pinjaman sebesar Rp32,67 triliun.

Awalil menegaskan, angka pembiayaan utang tersebut merupakan tambahan utang secara neto. Sementara itu, pemerintah juga harus melakukan pembayaran pokok utang yang jatuh tempo yang diperkirakan mencapai sekitar Rp800 triliun.

Dengan demikian, menurut perhitungannya, total penarikan utang bruto pemerintah pada 2026 dapat mencapai sekitar Rp1.600 triliun.

"Kalau dihitung, posisi utang pemerintah yang per akhir 2024 sudah mencapai Rp 8.813 triliun akan terus naik. Ditambah outlook pembiayaan neto 2025 sebesar Rp715,5 triliun, maka di 2026 posisi utang bisa menembus Rp10.360 triliun," terang Awalil.

Rasio Defisit Pemerintahan Prabowo

Ia menambahkan, apabila defisit APBN 2026 mencapai 2,68% terhadap PDB, dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo akan ditandai dengan rasio defisit yang lebih lebar dibandingkan periode pemerintahan sebelumnya, di luar periode pandemi Covid-19.

Awalil mencatat, rata-rata rasio defisit pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2005-2014) sebesar 1,19%. Pada periode pertama pemerintahan Joko Widodo (2015-2019), rasio tersebut meningkat menjadi 2,32%.

Rasio defisit kemudian melonjak menjadi 6,14% pada 2020 dan 4,57% pada 2021 saat pandemi Covid-19. Setelah itu, rasio defisit turun menjadi 2,35% pada 2022, 1,61% pada 2023, dan 2,30% pada 2024.

"Untuk mengatasi atau membiayai defisit diperlukan penerimaan pembiayaan dengan nilai setara, yang disebut sebagai item pembiayaan anggaran," tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News