Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif baru pada Rabu (2/4/2025), yang mencakup tarif dasar sebesar 10% untuk hampir semua barang impor ke AS.
Selain itu, Trump juga memberlakukan 'Tarif Timbal Balik' terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia, dengan besaran 32%.
Menanggapi kebijakan tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan tiga langkah strategis untuk menghadapi dinamika perdagangan global dan menjaga ketahanan serta optimisme ekonomi Indonesia.
Baca Juga: Harga Minyak Mentah Ikut Terseret Turun Pasca Pengumuman Kebijakan Tarif Trump
1. Memperluas Mitra Dagang
Salah satu kebijakan utama yang diambil Presiden Prabowo adalah memperluas jaringan mitra dagang Indonesia.
Dalam minggu pertama setelah dilantik, ia mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), kelompok ekonomi yang mencakup 40% perdagangan global.
Langkah ini bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional dan meningkatkan peluang ekspor.
Selain itu, Indonesia telah menandatangani berbagai perjanjian dagang multilateral seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), yang mencakup 27% perdagangan global, serta mengajukan aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang mencakup 64% perdagangan global.
Indonesia juga terlibat dalam perjanjian dagang lainnya seperti CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA.
Di tingkat bilateral, Indonesia memiliki perjanjian dagang dengan berbagai negara, termasuk Korea Selatan, Jepang, Australia, Pakistan, Uni Emirat Arab, Iran, dan Chile.
Semua langkah ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan memperkokoh posisi Indonesia di pasar global.
Baca Juga: Rusia dan 3 Negara Ini Lolos dari Kebijakan Tarif Trump, Ada Apa?
2. Mempercepat Hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA)
Selama ini, sumber daya alam Indonesia sering diekspor dalam bentuk bahan mentah, sehingga nilai tambahnya tidak maksimal.
Oleh karena itu, Presiden Prabowo memprioritaskan kebijakan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah ekspor.
Sebagai contoh, ekspor nikel dan turunannya meningkat dari hanya US$ 3,7 miliar pada tahun 2014 menjadi US$ 34,3 miliar pada tahun 2022 berkat kebijakan hilirisasi.
Untuk mempercepat hilirisasi, pada 24 Februari 2025, Presiden Prabowo meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang bertugas mendanai dan mengelola proyek hilirisasi di sektor-sektor strategis seperti mineral, batu bara, minyak bumi, gas, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan.
Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada investasi asing, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan.
Baca Juga: Kena Tarif Resiprokal Trump, Indonesia Siap Bernegosiasi dengan Pemerintah AS
