Reporter: Fahriyadi | Editor: Dikky Setiawan
BANDAR LAMPUNG. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendesak pemerintah segera merealisasikan pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) pada tahun 2014 mendatang.
Gubernur Lampung, Sjachroedin ZP, mengaku telah berbicara dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang pentingnya membangun jembatan yang menyambung Sumatera dan Jawa ini.
"Saya bilang ke Presiden SBY jika ini tidak digroundbreaking pada 2014, maka nama Bapak sebagai Presiden bisa rusak karena sudah diucapkan berkali-kali oleh pemerintah bahwa JSS akan dibangun tahun depan," ujar Sjachroedin di kantor Gubernur Provinsi Lampung, Senin (11/11).
Menurutnya, jembatan berbiaya ratusan triliun ini bukan hanya kebutuhan untuk Lampung tapi seluruh provinsi di Pulau Sumatera.
Ia beralasan, dengan perkembangan penduduk Sumatera dan arus kendaraan dari dan menuju pulau Sumatera, penyebrangan lewat laut tidak lagi memadai.
Bukan hanya kapasitas dan daya tampung yang kurang, tapi juga kerap terjadi gangguan cuaca yang menyebabkan kegiatan penyeberangan terhenti.
Ia menyebut desakannya kepada Presiden SBY ini akan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat.
Sudah siap
Lebih jauh, Sjachroedin mengatakan, konsorsium Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS), termasuk Pemprov Lampung telah siap dan menyanggupi tiga alternatif pengusahaan pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS) yang disodorkan pemerintah.
Tiga alternatif itu adalah pertama, sesuai Peraturan Presiden no.86 tahun 2011 yang mengatakan penanggung jawab proyek kerjasama (PJPK) adalah badan pelaksana dan pendanaan feasibility study dan basic design bersumber dari pemrakarsa.
Kedua, PJPK berada pada pemrakarsa dan pembiayaan bersumber dari gabungan pemrakarsa dan BUMN.
Ketiga, sesuai surat Menteri Keuangan tahun 2011 bahwa substansi pelaksana harus melalui Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan PJPK dan pembiayaan FS dan basic design oleh pihak swasta.
"Ketiga alternatif ini kita siap lakukan, asalkan ada kejelasan dari pemerintah," katanya.
Sjachroedin mengatakan, jika proyek ini mundur atau mungkin batal direalisasikan, maka pihaknya yang paling dirugikan karena energi dan biaya sudah terbuang guna membahas proyek ini.
Ia menambahkan, saat ini sudah ada investor dari China dan Korea Selatan yang sudah melirik proyek JSS. Namun pihak konsorsium belum memutuskan karena mengutamakan BUMN sebagai perwakilan pemerintah yang juga tertarik menggarap proyek ini.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung, Tonny OL Tobing mengatakan, Pemprov Lampung sudah melakukan beragam kajian termasuk di Banten.
Ia mengatakan, Sumber Daya Manusia (SDM) juga sudah disiapkan baik insinyur maupun tenaga terampil untuk pembangunan JSS dan juga penataan ruang wilayahnya.
Dari studi itu disimpulkan, setidaknya dibutuhkan 500 tenaga insinyur pada masing-masing provinsi baik Lampung maupun Banten.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
