CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.466.000   -11.000   -0,74%
  • USD/IDR 15.860   -72,00   -0,46%
  • IDX 7.215   -94,11   -1,29%
  • KOMPAS100 1.103   -14,64   -1,31%
  • LQ45 876   -10,76   -1,21%
  • ISSI 218   -3,03   -1,37%
  • IDX30 448   -5,87   -1,29%
  • IDXHIDIV20 540   -6,91   -1,26%
  • IDX80 126   -1,77   -1,38%
  • IDXV30 135   -1,94   -1,41%
  • IDXQ30 149   -1,85   -1,22%

FPDI-P: Interpelasi harus terkait kebijakan luas


Kamis, 13 November 2014 / 07:55 WIB
FPDI-P: Interpelasi harus terkait kebijakan luas
IHSG Terkoreksi, Asing Banyak Melepas Saham-Saham Ini di Awal Pekan


Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak mengungkapkan, interpelasi dapat terjadi jika konteks kebijakan yang strategis dari gubernur berakibat luas ke masyarakat.

Hal ini disampaikan saat Koalisi Merah Putih di DPRD DKI Jakarta menyatakan akan mengajukan hak interpelasi kepada pemerintahan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Kalau dibahas omongan soal pergub kambing, itu tidak diskriminasi. Maksudnya (Ahok) kan ditata sedemikian rupa. Artinya gak ada diskriminatif. Itu juga tidak ngaruh dengan interpelasi," ungkap Jhonny di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/11).

Pernyataan Ahok, kata dia, merupakan gaya bahasa dan etika pribadi sehingga tidak dapat dikaitkan kebijakan. Jhonny pun menilai, interpelasi yang akan ditandatangani minimal 15 orang itu akan memengaruhi kinerja DPRD itu sendiri.

"Negara kita kan demokrasi Pancasila, mari kita duduk sama-sama. DPRD ini pemerintahan di daerah. Gubernur beserta DPRD adalah mitra. Buat apa kita begitu berlebihan," tutur Jhonny.

Sebelumnya, fraksi Partai Gerinda M Taufik menyatakan ada kebijakan Ahok yang menimbulkan gejolak di masyarakat. Etika Ahok dinilai menimbulkan reaksi publik. (Adysta Pravitra Restu)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×