/2025/04/21/186007795.jpg "Fondasi Ekonomi Diperkuat, Tekanan Fiskal dan Utang Masih Membayangi APBN 2026")
Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurahman, menilai selama keseimbangan primer tetap besar, pemerintah masih harus menerbitkan utang baru untuk membayar bunga utang lama.
“Pembayaran bunga utang sudah mendekati Rp 600 triliun per tahun, sementara ruang fiskal makin terbatas,” ujarnya.
Beban bunga utang pada 2026 diperkirakan mencapai Rp 599,44 triliun, naik 8,6% dari outlook 2025. Kondisi ini diperberat oleh elastisitas penerimaan pajak yang rendah, melemahnya daya beli kelas menengah, serta meredanya windfall komoditas.
Baca Juga: APBN jadi Tumpuan yang Efektivitasnya Dipersoalkan
Senada, Ekonom Bright Institute Muhammad Andri Perdana menilai tekanan pembiayaan utang juga meningkat akibat berbagai program prioritas pemerintah, mulai dari infrastruktur hingga ekspansi belanja sosial.
Di sisi lain, likuiditas kas pemerintah di awal tahun dinilai terbatas. “Jika penerimaan tidak membaik, defisit berpotensi melebar dan menekan keberlanjutan fiskal,” tegas Andri.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, nilai utang jatuh tempo pada 2026 mencapai Rp 833,96 triliun, tertinggi dalam periode 2025–2036. Artinya, pemerintah membutuhkan dana sekitar Rp 2,28 triliun per hari untuk memenuhi kewajiban utang.
Baca Juga: Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 501,5 Triliun hingga 30 September 2025
Para ekonom menilai, tantangan ke depan bukan sekadar menahan belanja, melainkan memperbaiki kualitas penerimaan dan mengarahkan belanja ke sektor produktif agar penguatan ekonomi tidak tergerus oleh beban utang dan tekanan fiskal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
