Fiskal RI di Usia 81 Tahun: Ruang APBN Makin Sempit dan Rentan Gejolak

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Di usia kemerdekaan yang ke-81 tahun, Indonesia dinilai masih menghadapi ujian dalam menjaga ketahanan fiskal dan harus segera dibenahi agar tak semakin rentan terhadap gejolak.

Ruang fiskal pemerintah dinilai semakin sempit di tengah tekanan global yang belum mereda, pelemahan rupiah, kenaikan yield Surat Berharga Negara (SBN), hingga risiko perlambatan ekonomi domestik yang dapat menekan penerimaan negara. Kepala Ekonom Maybank Indonesia Juniman menilai, berbagai tekanan tersebut membuat ruang APBN semakin terbatas sebagai shock absorber.

"Kalau ruang fiskalnya terbatas seperti itu, yang dilakukan untuk meredam dampak gejolak perekonomian global maupun dampak gejolak yang ada di domestik, kelihatannya ruangnya sempit," ujar Juniman kepada Kontan, Kamis (13/8).

Menurutnya, kerentanan fiskal dapat dilihat dari sejumlah indikator makro yang menjadi dasar penyesuaian asumsi fiskal. Salah satu yang perlu diwaspadai adalah posisi Indonesia sebagai net importer minyak.

Ketika harga minyak meningkat, beban subsidi energi pemerintah ikut terdorong. Kondisi tersebut juga berpotensi meningkatkan biaya subsidi minyak dan gas serta kompensasi listrik.

Juniman memperkirakan harga minyak Brent yang kini berada di sekitar US$ 88 per barel sudah cukup jauh di atas asumsi harga minyak dalam APBN yang berada di sekitar US$ 70 per barel.

"Setiap US$ 1 di atas asumsi APBN, ada tambahan beban sekitar Rp 6,8 triliun sampai Rp 7 triliun. Artinya, dengan selisih harga minyak yang mencapai sekitar US$ 18 per barel, tambahan beban fiskal dari sisi minyak saja dapat menjadi signifikan," katanya.

Selain harga minyak, pelemahan rupiah juga menjadi sumber tekanan. Rupiah yang terus berada dalam tekanan dapat meningkatkan beban fiskal, terutama karena pemerintah memiliki kewajiban dalam valuta asing.

Tekanan berikutnya berasal dari kenaikan yield SBN. Juniman menyebut sekitar 87% utang pemerintah berbentuk SBN. Dengan meningkatnya yield global dan suku bunga global, biaya utang pemerintah otomatis ikut meningkat.

"Yield yang menjadi patokan APBN sekitar 6,8%-6,9% atau sekitar 7%. Kalau sekarang yield SBN tenor 10 tahun sudah 7,25%, tentu ada biaya lagi yang akan ditambahkan dari APBN kita," jelasnya.

Penerimaan Pajak Terancam Melambat, dan Beban Utang Membatasi Ruang APBN

Tekanan fiskal tersebut semakin berat apabila pelemahan rupiah dan kenaikan harga-harga kemudian menekan daya beli masyarakat. Menurut Juniman, penurunan daya beli akan berdampak pada aktivitas ekonomi. Pada akhirnya, kondisi tersebut berpotensi menekan penerimaan pajak pemerintah.

"Perlambatan ekonomi menciptakan perlambatan penerimaan pajak. Pajak kita mayoritas berasal dari aktivitas ekonomi. Kalau PDB melambat, penerimaan kita juga akan melambat," katanya.

Di sisi lain, belanja pemerintah terus meningkat. Kombinasi penerimaan yang terbatas dan belanja yang semakin besar inilah yang membuat ruang fiskal semakin sempit.

Juniman memperkirakan kondisi tersebut meningkatkan risiko defisit APBN melebar dan berpotensi menembus 3%. Menurutnya, kondisi fiskal Indonesia yang semakin terbatas juga berpotensi menjadi perhatian lembaga pemeringkat internasional seperti S&P dan Moody's.

"Kalau belanja masih naik untuk memenuhi janji politik dan program-program pemerintah yang tidak mau dipotong, ini tentu menjadi catatan bagi lembaga pemeringkat," ujarnya.

Juniman menilai, pemerintah sebenarnya masih memiliki fungsi APBN sebagai shock absorber. Namun, fungsi tersebut hanya optimal ketika pemerintah mempunyai ruang fiskal yang cukup.

Saat ini, ruang tersebut semakin terbatas karena beban pembayaran utang juga terus meningkat. Ia sebelumnya memperkirakan hampir 40% penerimaan pemerintah terserap untuk pembayaran pokok dan bunga utang.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah menghadapi dilema antara mempertahankan berbagai program belanja atau menjaga defisit dan utang tetap terkendali.

"Kalau belanja program populis tidak ditekan, ruang fiskal pemerintah dalam periode pemerintahan Prabowo akan semakin sempit dan beban fiskal semakin berat," kata Juniman.

Menurutnya, pemerintah memiliki dua pilihan. Pertama, melakukan efisiensi dan mengalihkan belanja yang bersifat populis menuju belanja yang lebih produktif.

Kedua, pemerintah membuka ruang fiskal melalui pelebaran defisit. Namun, pilihan kedua akan meningkatkan kebutuhan pembiayaan dan menambah utang pemerintah.

Apalagi, kondisi primary balance (keseimbangan primer) Indonesia masih negatif. Kondisi tersebut menunjukkan penerimaan negara belum cukup untuk membiayai belanja di luar pembayaran bunga utang.

"Artinya, bunga utang yang ada dibayar dengan utang lagi. Ini yang akan menjadi isu sensitif," tegasnya.

Karena itu, Juniman menekankan bahwa apabila pemerintah menambah utang melalui pelebaran defisit, dana tersebut harus digunakan untuk kegiatan produktif yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, bukan hanya untuk membayar utang atau menambah belanja rutin.

Target Defisit 2027 Dinilai Berat

Memasuki tahun ketiga pemerintahan Presiden Prabowo, pemerintah akan menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang RAPBN 2027 beserta Nota Keuangan oleh Presiden pada Jumat, 14 Agustus 2026 di Parlemen.

Sebelumnya, pemerintah dan DPR telah menetapkan rentang target defisit APBN 2027 sebesar 1,8%-2,4% terhadap PDB. Di saat yang sama, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,8%-6,5% dan rasio pendapatan negara terhadap PDB sebesar 12,01%-12,40%.

Juniman menilai target tersebut menghadapi tantangan besar apabila pemerintah tetap menambah berbagai program dan belanja baru. Menurutnya, pemerintah saat ini seperti terjebak dalam lingkaran.

Di satu sisi, pemerintah ingin menurunkan defisit menuju 2,4%. Namun di sisi lain, penerimaan negara belum cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan belanja.

"Ini pemerintah terjebak dalam lingkaran. Pemerintah menargetkan defisit bisa diturunkan dari posisi sekarang menuju 2,4%, tetapi pada saat bersamaan penerimaan negara tidak cukup untuk memenuhi belanja pemerintah," jelas Juniman.

Ia memperkirakan defisit APBN 2026 dapat berada di sekitar 2,9%, lebih tinggi dari target pemerintah.

"Kalau pemerintah memaksakan defisit 2,4%, kebayang berapa anggaran belanja yang akan dikorbankan," katanya.

Menurut Juniman, kondisi inilah yang membuat kementerian/lembaga (K/L) terus mengajukan tambahan anggaran, tercatat sampai Rp 984 triliun. Pemangkasan belanja yang terlalu besar juga berisiko mengganggu belanja rutin pemerintah.

Tekanan serupa terjadi di pemerintah daerah. Menurut Juniman, sejumlah daerah saat ini bahkan kesulitan memenuhi belanja rutin, termasuk gaji pegawainya.

Namun Ia juga mengingatkan pemerintah pusat agar berhati-hati apabila pemerintah daerah mulai mengandalkan penerbitan obligasi untuk membiayai belanja. Menurutnya, utang daerah berisiko menjadi persoalan karena terdapat siklus pergantian pemerintahan setiap lima tahun.

"Setelah lima tahun ganti pemerintahan, siapa yang mau membayar utang itu? Gubernur, bupati, atau pemerintah penggantinya?" kata Juniman.

Pemerintah Harus Evaluasi Efisiensi Anggaran

Juniman menilai pemerintah perlu melakukan efisiensi secara serius jika ingin menjaga defisit tetap dalam batas aman, termasuk opsi perampingan jumlah kabinet yang gemuk. Pasalnya dengan kabinet gemuk, belanja K/L juga tentunya membesar.

Sementara jika berbagai K/L tidak bersedia mengurangi belanja, sementara penerimaan tidak bertambah signifikan, defisit berpotensi kembali berada di atas target 2,4%.

"Kalau sama-sama ngotot tidak mau dipotong, ujung-ujungnya defisit akan di atas 2,4%," katanya.

Namun, ia mengingatkan bahwa pelebaran ruang fiskal juga tidak otomatis menyelesaikan persoalan.

Tambahan defisit harus diarahkan kepada belanja produktif yang mampu meningkatkan aktivitas ekonomi dan pada akhirnya memperbesar penerimaan negara. Pasalnya, penerimaan negara mayoritas berasal dari pajak, sedangkan penerimaan pajak sangat bergantung pada aktivitas ekonomi.

Juniman juga mengingatkan agar pemerintah tidak menjadikan kenaikan pajak sebagai satu-satunya solusi untuk memperbesar penerimaan.

"Kalau pemerintah menaikkan pajak terlalu tinggi, kemungkinan pembayaran pajak juga makin kecil dan itu akan menekan ekonomi," ujarnya.

Ia mencontohkan kenaikan PPN yang dapat mendorong harga konsumen. Ketika harga meningkat, konsumsi berpotensi turun dan pada akhirnya penerimaan negara belum tentu meningkat sesuai harapan.

Selain efisiensi, Juniman meminta pemerintah realistis dalam menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2027.

Ia menilai target pertumbuhan tinggi harus diikuti dengan kejelasan sumber pembiayaan. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi yang cepat membutuhkan pembiayaan besar, sementara kemampuan pemerintah maupun perbankan untuk menyediakan pembiayaan juga terbatas.

"Kalau pemerintah tahun depan targetnya 5,8%-6%, pemerintah harus menjelaskan dari mana source of funding pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Juniman menilai target pertumbuhan yang terlalu tinggi tanpa sumber pembiayaan yang jelas berisiko menggerus kredibilitas anggaran dan asumsi makro pemerintah.

"Jangan sampai membuat target-target yang tinggi dan notabene tidak ada source of funding. Ujung-ujungnya kredibilitas budget kita dipertanyakan, kredibilitas asumsi makro kita dipertanyakan," katanya.

Menurutnya, kredibilitas dan kepercayaan merupakan kunci untuk menarik investasi masuk ke Indonesia. Karena itu, pemerintah harus menetapkan target yang sesuai dengan kondisi perekonomian dan kapasitas pembiayaan.

Juniman bahkan menilai target pertumbuhan ekonomi 8% masih sangat sulit dicapai di tahun 2029. Ia berkaca pada target pertumbuhan ekonomi era Presiden Joko Widodo yang pernah dipatok 7%, tetapi realisasinya berada di kisaran 5%.

"Kalau 7% saja bisa 5%, 8% kayaknya mustahil. Kalau mengikuti polanya, maksimal sekitar 6%," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News